Gubernur: Orang Yang Demo Blok Masela Tak Ingin Maluku Maju

AMBON - Gubernur Maluku Murad Ismail akhirnya menepis tudingan pendemo terkait dengan pengelolaan migas Blok Masela.

Menurut Gubernur, adanya protes dan tidak menerima soal Blok Masela maka tidak mendukung provinsi Maluku untuk lebih maju.

"Siapa mau demo lagi, kalau demo salah sendiri, karena ini bukan untuk daerah tertentu. Ini seluruh Maluku di 11 kabupaten/kota  yang harus kita bangun bukan hanya satu kabupaten.  Jika ada yang demo terkait Masela maka orang itu tidak ingin kalau Maluku ini maju," tandas Gubernur kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku, Selasa (22/9/2020).

Gubernur menyebutkan, Blok Masela menjadi kepentingan semua masyarakat Maluku dan tidak ada hanya untuk kabupaten tertentu.

Ia menegaskan tugas pokok gubernur itu adalah stabilitasator dan  dinamisator seluruh kabupaten/kota.

"Itu 11 kabupaten harus merasakan itu.  Sebab itu berada di Provinsi Maluku. Tugas pokok gubernur itu adalah stabilitasator dan  dinamisator seluruh kabupaten/kota. Jadi kalau ada dua kabupaten yang tidak setuju atau tidak sepakat, maka datang menghadap saya lalu jelaskan," ungkapnya

Dikatakan, Participating Interest (PI) 10 persen Blok Masela telah diputuskan untuk Provinsi Maluku. Selain itu, Lumbung Ikan Nasional  (LIN) juga sudah disetujui sehingga hanya  tersisa perjuangan untu mewujudkan provinsi kepulauan.

"Blok Masela itu 20 tahun cuma mimpi. Beberapa waktu Provinsi NTT minta PI 5 persen, langsung saya ke Jakarta dan akhirnya PI 10 persen turun ke kita. Begitu juga LIN sudah 10 tahun. Sekarang sudah disetujui semua. Sekarang hanya satu saja yang belum yaitu provinsi kepulauan. Saya akan perjuangan itu," katanya.

Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Lakor (HML) melakukan aksi demo ke kantor Gubernur Maluku, Senin (21/9/2020).

Aksi tersebut dilakukan guna menuntut Pemprov Maluku secepatnya melakukan perbaikan terhadap Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) proses pengelolaan migas Blok Masela tersebut. (MT-04)