Sekilas Info

Kejati Maluku: Kasus Repo Bank Maluku Rugikan Negara Rp 238 M

Ilustrasi

AMBON - Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan Dan Pembelian (Reverse Repo) Surat-surat Hutang/Obligasi pada  Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 - 2014 merugikan negara sebesar Rp 238.500.703.330,00.

Nilai ini berdasarkan hasil audit Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku dan diterima oleh Kajati Maluku Rorogo Zega, Kamis (17/12/2020) dan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Rizal Sunaili bertempat di Ruang Kerja Kajati Maluku.

Kasi Penkum dan Humas  Kejati Maluku, Sami Sapulette yang dikonfirmasi malukuterkini.com, Selasa (2/2/2021) membenarkan nilai kerugian negara tersebut.

"Kerugian keuangan negara dalam penjualan dan pembelian surat-surat hutang/obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 – 2014 Sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan  Nomor SR-373/PW25/5/2020, tanggal 14  Desember 2020, dirincikan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut sebesar Rp 238.500.703.330,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)," ungkapnya.

Menurut Sapulette, saat ini sedang dipersiapkan untuk pelaksanaan tahap II.

Untuk diketahui dalam kasus ini kejaksaan menetapkan  telah mantan Dirut Bank Maluku, Idris Rolobessy dan mantan Direktur Kepatuhan Bank Maluku, Izaac Thenu sebagai tersangka. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!