Pemkab Buru Juga Dapat Opini WTP dari BPK

AMBON - Kabupaten Buru juga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.

LHP tersebut diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Maluku, Muhammad Abidin secara virtual diterima langsung oleh Bupati Buru Ramli Umasugi, pejabat Pemkab Buru dan DPRD Kabupaten Buru, Senin (31/5/2021).

Bupati Buru, Ramli Umasugi dalam sambutannya mewakili Pemkab Malra, Malteng dan Pemkot Tual yang sama-sama menerima LHP LKPD secara virtual mengatakan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku, harus dipandang sebagai kebutuhan pemerintah daerah untuk mengukur sejauh mana kualitas kinerja dalam pengelolaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah.

"Kami menyadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga masih terdapat temuan-temuan yang harus kami tindaklanjuti demi perbaikan ke depan dan selama proses pemeriksaan dilaksanakan sampai penyerahan hasil apabila terhadap tanggapan yang kurang dan tidak berkenan mohon maaf sebesar-besarnya," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Muhammad Abidin dalam sambutannya menjelaskan dari hasil pemeriksaan BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada LPKD Pemkab Buru tahun anggaran 2020.

"Kelemahan itu antara lain penggunaan dana alokasi khusus tidak sesuai peruntukan, penetapan insentif pajak PPN dan PPh 22 atas belanja tak terduga dalam rangka penanganan covid-19 belum sesuai ketentuan, kekurangan volume pekerjaan fisik pada 3 OPD," jelas Abidin.

Namun demikian, kelemahan yang ditemukan tersebut tidak material dan signifikan yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2020 sehingga BPK memberikan kesimpulan opini WTP atas LKPD Kabupaten buru Tahun anggaran 2020.

"Kami berharap kedepannya Kabupaten Buru dan lainnya dapat meningkatkan kinerjanya dalam rangka mempertahankan opini yang telah diperoleh," ujarnya. (MT-04)