BULA, MalukuTerkini.com – DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT memanfaatkan rencana pinjaman daerah sebesar Rp50 miliar untuk menuntaskan persoalan konektivitas antarwilayah yang hingga kini belum terselesaikan.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD SBT, Husin Rumadan, saat Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di DPRD SBT, Bula, Rabu (18/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Rumadan mengingatkan Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri dan Wakil Bupati M Miftah Thoha R. Wattimena agar segera merealisasikan janji politik yang disampaikan kepada masyarakat pada Pilkada 2024 lalu.

“Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah berkewajiban menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun anggaran,” tandasnya.

Ia menjelaskan, RPJMD memuat visi dan misi kepala daerah yang menjadi landasan pelaksanaan janji politik sekaligus arah pembangunan strategis daerah.

“RPJMD sendiri memuat visi-misi kepala daerah yang akomodasinya adalah janji-janji politik dan perencanaan SBT secara strategis dari kemenangan. Oleh sebab itu, hari ini kita berada pada tahun ketiga. Ruang untuk melaksanakan dan menuntaskan janji politik tinggal dua tahun,” jelasnya.

Rumadan mengaku, keterbatasan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan.

Namun, menurut Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) SBT tersebut, rencana pengajuan pinjaman daerah sebesar Rp50 miliar dapat menjadi salah satu terobosan untuk mempercepat pembangunan yang selama ini belum terealisasi.

“Melalui skema pinjaman tersebut, Pemkab SBT diharapkan dapat menyusun perhitungan dan menentukan program prioritas secara strategis agar kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan konektivitas wilayah, dapat dituntaskan,” ungkapnya.

Rumadan menyarankan agar DPRD diberikan ruang untuk membahas secara khusus pemanfaatan anggaran pinjaman Rp50 miliar tersebut sehingga penggunaannya benar-benar diarahkan pada kebutuhan mendesak masyarakat.

“Selama ini masalah konektivitas antarwilayah, baik antar pulau maupun antar desa ke kota masih terjadi di SBT, namun dari pemerintahan ke pemerintahan belum dapat diselesaikan,” jelasnya.

Ia berharap pinjaman daerah tersebut dapat diprioritaskan untuk membangun sejumlah infrastruktur penghubung yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat.

“Infrastruktur tersebut diantaranya pembangunan Jembatan Hobahe di Desa Kwamor, Kecamatan Ukar Sengan, jalan lingkar Amarsekaru, jalan lingkar Kesui, serta ruas jalan Werinama-Banggoi,” rincinya.

Rumadan menilai pembangunan infrastruktur tersebut penting untuk membuka akses antarkawasan, memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan konektivitas.

Selain persoalan infrastruktur jalan dan jembatan, ia turut menyoroti kebutuhan jaringan telekomunikasi di Kecamatan Teor dan Kesui Watubela. Ketersediaan jaringan dinilai penting untuk menunjang komunikasi dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut.

Kebutuhan armada pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan prioritas anggaran tahun 2027.

“Semoga berbagai kebutuhan tersebut dapat menjadi pertimbangan serius pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penggunaan pinjaman Rp50 miliar, sehingga anggaran yang disiapkan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan membantu menuntaskan persoalan pembangunan yang selama ini belum terselesaikan,” ungkapnya. (MT-07)