Terapkan SPBE, Pemprov Maluku Ingin Hasilkan Layanan Publik Berkualitas

AMBON - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terus mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah.

Di Maluku, penerapan ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, serta menjadikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Hal ini diungkapkan Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Assisten Adminstrasi Umum Setda Maluku H Saimima, saat menghadiri sosialisasi percepatan penerapan  dan pemantauan evaluasi SPBE lingkup Pemprov Maluku, di Kantor Gubernur, Selasa (15/6/2021).

"Harapan kami dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, indeks SPBE pada Pemda Maluku terus mengalami peningkatan," kata  Gubernur.

Menurutnya, alasan Dinas Komunikasi dan Informasi Maluku menggelar kegiatan dimaksud, adalah untuk mensosialisasikan Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Permenpan-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi SPBE, agar dapat menyatukan persepsi pemahaman dan sekaligus komitmen bersama seluruh pimpinan OPD untuk menerapkan penyelenggaraan serta meningkatkan kualitas SPBE di Maluku.

“Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dewasa ini, telah memberikan kontribusi dan signifikan terhadap tuntutan pelayanan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Atas dasar ini, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE," jelasnya.

Dikatakan, dalam Permenpan-RB Nomor 59 Tahun 2020, dinyatakan pemantauan SPBE dilakukan dengan aktivitas penilaian mandiri dan penilaian dokumen. Evaluasi SPBE dilakukan dengan aktivitas penilaian mandiri/dokumen/interview, dan dapat dilanjutkan dengan penilaian visitasi.

"Penilaian mandiri dilaksanakan oleh Tim Asesor Internal, dan hasil penilaian mandiri disampaikan kepada Menteri PAN-RB. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE disampaikan menteri kepada instansi pusat dan pemerintah daerah," katanya. (MT-04)