AMBON, MalukuTerkini.com – Kasus dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat terhadap 45 Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Dinas Pendidikan Kota Ambon mulai terungkap.
Hasil audit Inspektorat Kota Ambon menemukan adanya praktik penerbitan SK bodong yang melibatkan pihak non-ASN dan sejumlah oknum ASN.
Tak tanggung-tanggung, dari praktik tersebut, uang sebesar Rp74,7 juta berhasil dihimpun dari 45 guru yang menjadi korban. Sementara itu, penyesuaian gaji berdasarkan SK tidak sah tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atau potensi kerugian keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta.
Temuan tersebut dungkapkan Wali Kota Ambon, Bodewin M Wattimena kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, audit dilakukan Inspektorat Kota Ambon sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026 untuk mengungkap kronologi penerbitan dan peredaran SK bodong, mengidentifikasi modus serta pihak-pihak yang terlibat, menelusuri aliran uang, hingga menghitung dampak kerugian keuangan daerah.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan, praktik tersebut diduga telah berlangsung sejak akhir 2025 dan mulai menyasar para guru pada Januari hingga Maret 2026,” jelasnya.
Modus yang digunakan, rincinya yaitu seorang perempuan berinisial GOKS, yang diketahui merupakan non-ASN dan istri seorang ASN yang bekerja di BKPSDM Kota Ambon, mendatangi sejumlah sekolah dengan mengaku sebagai pendamping penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
”Untuk meyakinkan para guru, yang bersangkutan bahkan menggunakan seragam ASN serta membawa surat tugas yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan menetapkannya sebagai konsultan pendidikan. Padahal, surat tugas tersebut tidak pernah diterbitkan secara resmi,” rincinya.
Tidak hanya itu, katanya, GOKS juga meminta username, password dan kode akses MyASN milik para guru untuk mengurus dokumen kepegawaian, termasuk penetapan angka kredit dan kenaikan pangkat.
“Setelah SK diterima, para guru kemudian diarahkan menyerahkan dokumen tersebut kepada bendahara sekolah untuk diproses sebagai dasar penyesuaian gaji,”katanya.
Inspektorat, rincinya, juga mengungkap adanya keterlibatan sejumlah pihak berdasarkan hasil pemeriksaan.
“Selain GOKS, terdapat oknum ASN berinisial JM, mantan operator SIASN BKPSDM, yang diduga menerima dan menginput berkas dari GOKS serta memberikan pendampingan terkait penetapan angka kredit. Namun, pemeriksaan tidak menemukan bukti JM membuat SK bodong. JM dikategorikan melakukan pelanggaran prosedur karena membantu proses tersebut tanpa mengikuti mekanisme resmi kepegawaian. Ada juga ASN berinisial LR yang bertugas di BKPSDM diduga menjadi penghubung antara GOKS, JM dan para guru untuk mengurus penetapan angka kredit secara konvensional,” rincinya
Sementara itu, jelasnya, sebanyak 45 ASN yang menyerahkan uang dan menggunakan SK tersebut untuk mengurus perubahan gaji dikategorikan sebagai korban.
“Dari hasil audit, Inspektorat memastikan dokumen SK yang digunakan para guru tidak sah karena diterbitkan di luar mekanisme resmi pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Padahal, Pertek merupakan salah satu persyaratan penting dalam proses kenaikan pangkat ASN sebelum keputusan diterbitkan. Selain itu, data dalam SK tersebut juga tidak sesuai dengan data pada sistem kepegawaian nasional,” jelas Wattimena.
Menurutnya sebanyak 45 ASN yang terdampak tersebar pada kurang lebih 20 sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Ambon.
“Dari hasil pemeriksaan, total uang yang diserahkan para guru mencapai Rp74,7 juta. Sedangkan kelebihan pembayaran gaji akibat penggunaan SK tersebut tercatat sebesar Rp24,6 juta,” ungkapnya.
Wattimena menegaskan, Pemerintah Kota Ambon tidak akan membiarkan persoalan tersebut berhenti sebatas hasil pemeriksaan internal.
“Saya telah memerintahkan Bagian Hukum Pemkot Ambon untuk membawa hasil pemeriksaan Inspektorat beserta bukti SK asli dan SK bodong kepada Aparat Penegak Hukum (APH) supaya diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya. (MT-04)
