AMBON, MalukuTerkini.com – Sebanyak 1.736 pelanggar lalu lintas terjaring dalam pelaksanaan Operasi Patuh Salawaku 2026 yang digelar Polda Maluku bersama seluruh jajaran selama 14 hari, sejak 26 Oktober hingga 8 November 2026.
Ribuan pelanggaran tersebut ditindak melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), tilang manual, dan teguran sebagai bagian dari upaya kepolisian meningkatkan disiplin pengguna jalan serta menekan potensi kecelakaan lalu lintas di wilayah Maluku.
Berdasarkan rekapitulasi hasil operasi, sebanyak 43 pelanggaran terkonfirmasi melalui ETLE, 157 pelanggaran dikenakan tilang manual, sedangkan 1.536 pelanggaran lainnya diberikan teguran.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga pendekatan edukatif dan persuasif kepada masyarakat.
Khusus di lingkungan Polda Maluku, tercatat 448 penindakan pelanggaran dengan rincian 43 pelanggaran melalui ETLE, 70 tilang manual, dan 335 teguran.
Sementara itu, jajaran Polres di wilayah hukum Polda Maluku mencatat 1.288 penindakan, yang terdiri atas 87 tilang manual dan 1.201 teguran.
Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi mengaku hasil Operasi Patuh Salawaku 2026 merupakan gambaran upaya berkelanjutan kepolisian dalam membangun budaya tertib berlalu lintas serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di jalan raya.
“Selama 14 hari pelaksanaan Operasi Patuh Salawaku 2026, sejak 26 Oktober – 8 November 2026, Polda Maluku bersama seluruh jajaran telah melakukan 1.736 penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Namun, tujuan utama operasi ini bukan semata-mata mengejar angka penindakan, melainkan membangun kesadaran masyarakat agar semakin disiplin, patuh terhadap aturan, dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara,” ungkap Rositah di Ambon, Senin (9/11/2026().
Dijelaskan, jumlah teguran yang mencapai 1.536 menunjukkan pendekatan edukatif dan persuasif tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan operasi.
“Melalui teguran, polisi memberikan peringatan sekaligus pemahaman kepada pengendara agar tidak mengulangi pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” jelasnya.
Rositah menegaskan, penegakan hukum melalui ETLE dan tilang manual tetap dilakukan terhadap pelanggaran yang ditemukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Di sisi lain, pendekatan preventif dan preemtif terus diperkuat melalui edukasi, imbauan, serta kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya mematuhi aturan ketika melihat petugas kepolisian berada di jalan.
“Keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan kepatuhan terhadap aturan hanya karena takut ditilang atau adanya petugas di jalan. Kesadaran menggunakan helm berstandar, memakai sabuk keselamatan, memiliki SIM, melengkapi dokumen kendaraan, mematuhi rambu-rambu, serta tidak berkendara secara ugal-ugalan harus tumbuh menjadi kebiasaan,” katanya. (MT-04)
