Rawan Bencana, Kepala BMKG: Pantai di Maluku Perlu Dimitigasi

AMBON - Provinsi Maluku termasuk provinsi yang memiliki wilayah rawan bencana baik itu gempa, tsunami dan lainnya.

Hasil riset sebelumnya dilakukan sumber pembangkit gempa di Maluku adalah beberapa daerah patahan aktif yakni sesar buru Utara M 7,4,  sesar buru M7,0, sesar manipa M7,4 dan sesar bobot M7,5.

Hal ini disampaikan langsung Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, dalam pertemuan bersama Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon di kantor Gubernur Maluku, Kamis (2/9/2021) malam.

Menurutnya sudah banyak yang melakukan riset penelitian di Provinsi Maluku baik perguruan tinggi dalam maupun luar negeri namun tindak lanjut tidak dilakukan.

"Kita rawan gempa tsunami tetapi kita tetap melakukan pembangunan. Ini mesti diwujudkan dengan langkah di lapangan. Kita datangi bersama pemerintah agar bisa melakukan langkah mencegah terjadi korban jiwa apabila terjadi gempa dan tsunami. Pantai diprovinsi Maluku perlu di mitigasi agar tidak ada korban jiwa," ungkapnya.

Dari hasil survei yang dilakukan mulai dari beberapa titik di kota Ambon ini juga menjadi titik patahan rawan.

Namun bukan berarti daerah rawan gempa tsunami daerahnya tidak berkembang. Nah langkah memitigasi gempa dan tsunami agar tidak menimbulkan korban jiwa.

Dikatakan, daerah rawan tidak hanya di Ambon tetapi di Jawa juga. Dimana kejadian gempa bumi di Maluku mengalami kenaikan peningkatan terutama pada tahun 2019 yaitu 5.101 dengan berbagai kekuatannya,  tahun 2020 mengalami penurunan tetapi trennya masih peningkatan dibandingkan tahun 2019 yaitu 3139.

Ia mengaku sejarah gempa dan tsunami di Indonesia frekuensi tertinggi berada di Maluku.

"Pantai di Provinsi Maluku perlu dimitigasi agar tidak ada korban jiwa. Kami tadi kunjungi RSUP Johannes Leimena perlu dicek desain mampu tahan gempa 7,5 atau tidak," ungkapnya.

Terkait titik pada RSUP Leimena, ia meminta pemerintah daerah harus menyikapinya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Plh Sekda Maluku Sadli Ie, Sekkot Ambon AG Latuheru, perwakilan Forkompimda Maluku, sejumlah OPD Lingkup Pemprov Maluku. (MT-04)