Datangi DPRD Maluku, Kapolda Jelaskan Penanganan Konflik Kariu-Ori

AMBON, MalukuTerkini.com – Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif menjelaskan terkait kronologis, hingga penanganan konflik tapal batas lahan antara warga Negeri Kariu dan Dusun Ori-Negeri Pelauw, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng( kepada anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku.

Penjelasan tersebut disampaikan Kapolda saat menghadiri undangan rapat dengar pendapat dengan para anggota wakil rakyat di Baileo Rakyat Karang Panjang - Ambon, Kamis (3/2/2022).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut, ini turut dihadiri Kasdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya, dan Plt Sekda Maluku Sadli Ie.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolda didampingi Karo Ops, Komandan Satuan Brimob dan Kabid Humas Polda Maluku, serta Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease.

"Saya sebenarnya sudah lama ingin duduk seperti ini bersama dengan anggota DPRD Maluku. Dan saya akan menyampaikan apa saja yang telah terjadi, yang sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan," kata Kapolda mengawali paparannya.

Menurutnya, terdapat beberapa peristiwa yang pada akhirnya menjadi akumulasi konflik Kariu-Ori pada Rabu (26/1/2022).

Permasalahan berawal pada Selasa (25/1/2022) pukul 15.00 WIT. Dimana terjadi perselisihan antara dua kelompok terkait batas lahan yang dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu. Dari kejadian itu kemudian terjadi kasus penganiayaan selang beberapa jam berlalu atau sekitar pukul 17.50 WIT.

"Penganiayaan ini sudah kita tindak lanjuti dan ini beberapa rangkaian peristiwa yang terpisah. Ini adalah kasus tindak pidana yang sedang ditindak lanjuti," jelasnya.

Kapolda mengatakan, sejak awal peristiwa tersebut terjadi, pengamanan disana diakui sudah memadai, sebab disana sudah ditempatkan personil dari Polsek, Koramil, bahkan pembantuan dari Satgas Pamrahwan.

"Kemudian pada pukul 04.00 WIT adalah akumulasi, katakanlah ada kelompok masyarakat yang melakukan pengrusakan dan pembakaran, sehingga masyarakat Kariuw meninggalkan kampung tersebut untuk keamanan sehingga tidak terjadi korban yang lebih banyak," katanya.

Dari kejadian itu, menurutb Kapolda, terdapat tiga orang korban meninggal dunia, dan 4 lainnya mengalami luka-luka, satu diantaranya personel polisi.

"Ada satu personel kami yang mengalami luka tembak dan kemarin Rabu (2/2/2022) pagi kami rujuk ke Jakarta, karena rumah sakit kami tidak mampu tangani, karena perlu ada rekonstruksi pada bagian rahang yang rusak akibat terkena tembakan," ungkapnya.

Dampak kejadian itu menyebabkan sebanyak kurang lebih 739 jiwa warga Negeri Kariu terpaksa mengungsi. Sementara jumlah rumah rusak sebanyak 211 unit. 183 unit rusak berat dan 28 rusak sedang.  Untuk kendaraan bermotor yang rusak, terdapat 19 unit milik warga, 3 unit motor dinas Polri, 1 unit motor dinas TNI dan 9 unit mobil.

"Sebelumnya yang muncul di medsos kalau gereja Ebenhaezer terbakar, kami memastikan bersama Pangdam dan Wagub bahwa gereja Ebenhaezer sama sekali tidak benar," ungkapnya.

Mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur ini menambahkan saat ini personel pengamanan yang sudah ditempatkan di sana yaitu 1 regu Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, 1 SSK Satuan Brimob, 1 SSK Samapta, dan 1 SSK Yon Arhanud 11.

"Kita dengan Pak Pangdam Pattimura dan Wagub juga sudah lakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat Pelauw maupun Kariuw. Dan mereka juga ingin kasus ini adalah kasus yang terakhir. Mereka juga ingin jaminan keamanan apabila mereka kembali," jelasnya.

Ia menambahkan, Polri juga sudah melaksanakan Operasi Aman Nusa 1 untuk konflik sosial.

“Kami sudah tempatkan personil Polri di-back up TNI untuk perbantuan di sana, baik untuk keamanan maupun bantuan yang sifatnya sosial berupa pemberian sembako, pelayanan kesehatan, maupun trauma healing," katanya.

Pada kesempatan itu, sejumlah anggota Komisi I DPRD Maluku memberikan apresiasi kepada Polda Maluku, maupun Kodam XVI/Pattimura yang dengan cepat dapat menangani persoalan tersebut hingga tidak bias atau digiring ke masalah SARA.

"Kita semua salah, kita lalai dan tidak mampu mengantisipasi persoalan yang sebelumnya sudah pernah dilaporkan. Kita berharap ke depan persoalan ini tidak terjadi lagi," kata Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra.

Senada, anggota DPRD Maluku, Benhur Watubun menginginkan untuk secepatnya warga Kariu kembali ke daerahnya.

Bahkan ia mendesak kepada pemerintah daerah agar pada April 2022 mendatang, warga Kariu sudah bisa kembali ke kampungnya tersebut. (MT-04)