LIN & ANP Tetap Jalan, Ini Buktinya

AMBON, MalukuTerkini.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memastikan, Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP) sebagai program strategis nasional tetap jalan dan sementara dalam proses.

Bahkan, Pemerintah Pusat sudah bergerak agar ANP segera dibangun untuk mendukung Maluku sebagai LIN.

"Jadi tidak benar ANP dan Maluku sebagai LIN ditunda atau dibatalkan," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Muhammad Malawat  dan Kadis Perikanan dan Kelutan Provinsi Maluku, Abdul Haris, Minggu (20/3/2022).

Malawat mengaku buktinya pihaknya baru saja kembali dari Ciawi Bogor rapat dengan Pelindo  atas perintah Kementerian Perhubungan, bersama Kementerian Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Maritim dan Investasi  serta Stas Presiden,  bahas kajian kelayakan pembangunan Pelembang Baru dan Ambon Baru.

“Pertemuan 16 Maret 2022 itu bahas Palembang Baru. Sementara 17 Maret 2022 itu bahas ANP,"sebut  Malawat.

Dia mengaku, dalam pertemuan itu dihadiri perwakilan Kantor Staf  Presiden,  Alan. Sementara, Ikram Sangadji, Asisten Deputi,  Kementerian Kemenko Marves. Pertemuan itu juga dihadiri Asisten Deputi Bidang Perikanan Tangkap, Kementerian Perikanan dan Kelautan.

"Saat itu dari Kantor Saf Presiden, mendesak agar ANP segera diwujudkan. Begitu juga dengan Kementerian Perhubungan, mempertanyakan studi kelayakan ANP yang mesti dibahas  Februari 2022 dilakukan Maret 2022. Mereka desak agar segera dilaksanakan pembangunan ANP," ungkapnya.

Malawat menjelaskan, ketika dirinya menyampaikan bahwa di Maluku saat ini ramai di media sosial maupun media massa yang menyatakan ANP dan LIN dibatalkan, para pejabat tersebut justru kaget.

"Semua kaget, proyek sudah jalan kok ada isu pembatalan. Proyek ini sudah masuk Proyek Strategi nasional. Jadi  2025 mendatang beroperasi," jelasnya.

Lalu apa yang dihasilkan dalam dapat itu? Dia sampaikan  ada beberapa poin yang harus ditindkalanjuti dari hasil studi kelayakan ANP. " Nanti  kita tindaklanjuti,"katanya.

Soal pembahasan lahan ANP, katanya, sudah laksanakan tahap konsultasi publik. "Itu terlahir 440 orang punya hak dalam lokasi ANP. Memang sebelumnya ada sekitar 200 hektar. Tapi tidak sampai. Yang dibebaskan  hanya 158  hektar. Jadi  lahan PLN,  Pelabuhan Penyeberangan Waai 0,6 hektar, Tower,  sungai,  jembatan, jalan, dan garis pantai," rincinya.

Sedangkan dari  kepemilikan lahan 158  hektar yang dimiliki  440 orang, sebanyak 8 orang tidak sepakat, sementara  83 orang belum menyatakan sikap sepakat atau tidak.

"Kita undang mereka, tapi tidak datang. Apakah mereka sepakat atau tidak. Jadi semunya  91 orang. Selanjutnya,  Kementerian minta Gubernur buat kajian keberatan. Apakah  Gubernur menerima dan menolak keberatan itu. Kalau lanjut penetapan lokasi,"paparnya.

Untuk itu, Malawat memastikan, ANP tetap jalan karena menyangkut wibawa Pemerintah Pusat dan Pemprov Maluku.

Sementara Kadis Perikanan dan Kelutan Provinsi Maluku, Abdul Haris menambahkan, LIN dan ANP masih berproses. Kata dia, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Perikanan, dan Kementerian yang menyebutkan kalau ANP dan LIN ditunda atau dibatalkan.

"Jadi memang benar 17 Maret 2022 itu kami diundang  oleh Pelindo bahas kajian studi kelayakan ANP. Jadi Pak Kadis Perhubungan Maluku hadir langsung semetara saya dan Kepala Bappeda Maluku dan pimpinan Organisasi Perangkat terkait ikut rapat secara online,"jelas Haris.

Haris mengaku, selain dari Kementerian Perhubungan, Perikanan, Maritim dan Investasi, Kantor Staf Presiden, juga hadir perwakilan Bappenas. "Nah, kalau ANP tunda buat apa dilakukan studi ANP. Jadi sesuai paparan konsultasi lokasi tetap di Waai. Intinya,  ANP dan LIN tetap jalan. Harus pertanyakan ke pusat rencana implentasnya. Sampai saat ini surat resmi dari pemerintah pusat bahwa ANP dan LIN di dialihkan atau ditunda dan bahkan dibatalkan belum ada," tandasnya.

Ia mengaku, studi kelayakan ANP sudah dibuat 2020 lalu dan hasilnya sudah dikirim kepemerintah pusat.

"Kalau berpendapat ada yang bilang gunung berapi dan ranjau belum ada pernyataan resmi. Memang  lokasi ANP dan sejumlah daerah di Maluku  pada umumnya daerah ada potensi gempa betul. Kalau Waai kami belum dapat rilis resmi. Apalagi sampai saat ini ranjau belum pecah atau meledak," ungkapnya.

Soal implementasi LIN, lanjut dia, masih dalam proses dan menunggu sikap Pempus. Namun,  ingat dia, realisasi LIN mesti butuh peraturan Presiden, master plan, dan pengganggaran.

"Jadi semua dari Pempus. Semua dokumen perencanaan kita sudah sampaikan. Pal Gubernur juga tidak tinggal diam. Pemda sudah lakukan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Tinggal Pempus," ujarnya.

Ia juga menambahkan, Gubernur Maluku, sudah bentuk tim verifikasi dan pembuatan  dokumen perencanaan ANP.

"Semua sudah dibuat. Ada beberapa yang dilengkapi. Termasuk juga tim pembebasan lahan diketuai Asisten I. Kita sudah beproses. Tinggal menunggu pemeritah pusat. Kesiapan  Pemprov sudah maksimal," kata Haris. (MT-04)