Sekilas Info

Dua Tersangka Korupsi Disdikbud Aru Dijebloskan ke Rutan Polres

Ilustrasi

AMBON, MalukuTerkini.com - Dua tersangka kasus  tindak pidana korupsi penyalahgunaan/penyimpangan belanja Ganti Uang (GU) Nihil tahun 2018 dijebloskan ke Rutan.

Kedua tersangka ini JD selaku Bendahara dan ANT selaku Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kepulauan Aru.

Penahanan dilakukan pasca ditetapkan sebagai tersangka, beberapa waktu lalu terhadap kasus dengan nilai kerugian negara mencapai lebih dari Rp 1,3 miliar.

Hal ini dijelaskan  Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Wahyudi Kareba, Rabu (27/7/2022).

Menurutnya, kedua tersangka ini sudah di tahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kepulauan Aru di Dobo sejak Kamis (21/7/2022) lalu.

"Untuk kasus korupsi penyalahgunaan/penyimpangan belanja Ganti Uang (GU) Nihil tahun 2018, dua tersangka sudah ditahan di Rutan Polres Aru selama 20 hari ke depan sejak Kamis (21/7/2022) lalu," ungkapnya.

Wahyudi menjelaskan pada Disdikbud Kepulauan Aru terdapat mekanisme pengambilan GU Persediaan sebanyak 4 kali dan GU Nihil 1 kali.

Ia membeberkan, pada pengambilan GU Nihil tahun 2018 diantaranya pada 31 Mei sebesar Rp 1.793.743.300; 25 Juli sebesar Rp 1.370.378.623; 19 November sebesar Rp 1.067.876.389; 28 Desember sebesar Rp 2.492.574.750; dan pada 31 Desember sebesar Rp 2.356.030.254.

Dari pengambilan selama tahun 2018 tersebut, total GU Nihil yang diambil sebesar Rp 9.080.603.316.

"Dalam penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pencairan Dana Ganti Uang  Nihil ditemukan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan fakta yang riil karena tidak terlaksananya Kegiatan (fiktif)," rincinya.

Dikatakan, bendahara pengeluaran yaitu tersangka JD kala itu, menyusun bukti-bukti pertanggung jawaban atas perintah Kepala Sub Bagian Keuangan Disdikbud selaku PPK OPD yakni ANT.

Ia juga mengatakan, oleh  Kepala Seksi pada Disdikbud Kepulauan Aru selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sudah menyatakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana. Mirisnya, terdapat pertanggung jawabannya senilai Rp 920.665.000.

Bahkan lanjut katanya, sepanjang tahun 2018 UPTD Pendidikan tidak pernah melaksanakan kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan dengan total keseluruhan Rp 167.390.000.

"Perlu diketahui berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, UPTD Pendidikan telah dihapuskan," kata Wahyudi.

Ia mengaku telah ditemukan nama-nama yang tidak melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan dokumen pertanggung jawaban senilai Rp 236.000.000.

Perbuatan kedua tersangka,  menuju tim penyidik telah  memenuhi dua alat bukti yang sah dan diduga mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 1.345.055.000.

Karenanya kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal primair 2 ayat 1 Jo Pasal 18 subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!