Sekilas Info

KPK & Pemkot Ambon Gelar Rakor, Ini yang Dibahas

AMBON, MalukuTerkini.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar rapat koordinasi implementasi kebijakan pengendalian konflik kepentingan pada lingkup Pemkot Ambon.

Rakor yang diikuti pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa dan raja berlangsung di Balai Kota Ambon, Selasa (8/11/2022).

Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan, sosialisasi ini terait peraturan Walikota nomor 49 tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon.

"Saya pernah ke KPK untuk meminta pendampingan, untuk apa? tujuan saya adalah untuk memperbaiki situasi dan kondisi pemkot ke arah lebih baik. Maka hari ini  satgas Koorsupgah Wilayah V KPK datang kesini untuk bersama-sama kita melakukan sosialisasi Perwali nomor 49 tahun 2020," katanya.

Dijelaskan, benturan ini memiliki potensi dimana-mana, apalagi di Pemkot Ambon yang kerjanya menghasilkan kebijakan-kebijakan pemerintahan dan pembinaan masyarakat.

"Jadi ini harus dimulai dari pimpinan di Kota ini kalau pimpinannya termasuk pimpinan OPD memahami tentang apa itu yang dinamanya benturan kepentingan, maka apa yang harus dihindari maka pasti tidak terjadi benturan kepentingan dalam proses pelayanan publik di lingkup Pemkot," jelasnya.

Ia berharap, dengan memahami perwali ini seluruh jajaran Pemkot yang dimulai dari pimpinan OPD harus hindari diri dari benturan kepentingan.

"Tujuan kita melakukan pelayanan publik dengan baik itu sesuai dengan aturan, tidak menyalahi aturan. Jadi pemerintah berterimakasih kepada KPK yang sudah mau datang dan membantu kita untuk memberikan pemahaman supaya kedepan seluruh ASN dilingkup Pemkot dapat melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, serta dapat menghindarkan diri dari yang namanya benturan kepentingan atau konflik kepentingan," ungkapnya. (MT-05)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!