Evaluasi Penanganan Pasca Gempa di Tanimbar, Ini Arahan Kepala BPBD Maluku

SAUMLAKI, MalukuTerkini.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar dan TNI/Polri, Senin (6/2/2023) menggelar rapat evaluasi penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitude M 7,9 (parameter update M 7.,5) yang terjadi 10 Januari 2023 lalu.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ismail Usemahu, dalam arahannya saat rapat evaluasi yang berlangsung di aula Makodim 1507/Saumlaki tersebut berharap data pasca tanggap darurat harus benar dan valid.

“Hal ini sangatlah penting, karena saat SK ditandatangani oleh bupati, artinya tidak boleh lagi ada tambahan data. Pendataan dampak gempa baik perumahan maupun sarana prasarana umum harus tuntas, sehingga data dari pemkab ke pemprov dan permerintah pusat hanya satu sesuai by name by address, NIK, titik koordinat,” ungkapnya.

Dikatakan, pada 17 Februari 2023 nanti akan akan difinalisasi data untuk perumahan dan sarana prasarana yang rusak.

“Kami tim pendamping juga telah siap untuk memfinalisasinya," katanya.

Ia juga berharap pemkab segera melakukan penanganan pasca bencana, terutama rumah-rumah warga yang rusak berat. Penanganan terhadap ini harus segera disiapkan agar penanganannya bisa cepat dilaksanakan pembangunannya.

"Dalam penanganan darurat garus dibuat dokumen yang sesuai Peraturan Bencana tahun 2017. Standarnya sudah ada, tinggal disusun dalam dua hari kedepan agar administrasinya tuntas," jelasnya.

Terkait bantuan logistik, Usemahu merincikan, BPBD Provinsi Maluku telah mengumpulkan bantuan baik dari BNPB, pemprov dan BUMN untuk didistrubusi pada tiga titik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 777 paket.

“Rinciannya untuk Kecamatan Molumaru (Desa Adodo Molu dan Nurkat) ada 12 rumah yang terdampak. Tetapi karena ada juga keluarga miskin ekstrim, maka atas perintah Gubernur Maluku Murad Ismail, juga diberikan bantuan juga bagi mereka. Di Kecamatan Tanimbar Utara (Desa Ritabel) terdapat 4 KK dan 156 KK miskin esktrim. Jadi diberikan 165 paket. Kecamatan Fordata (Desa Welerang) 1 KK dan tidak ada keluarga miskin ekstrim. Selanjutnya Kecamatan Wuarlabobar (Desa Karatat, Lingada, Rumlus, Namlaran dan Labobar). Dengan rincian untuk Desa Karatat (4 KK dan 96 KK miskin ekstrim), Lingada (8 KK terdampak), Rumlus (27 KK terdampak), Namralan (3 KK terdampak) serta Labobar (17 KK terdampak). Jadi untuk titik kedua setelah Molumaru adalah Larat dwngan total 327 paket yang disebar pada kecamatan-kecamatan tersebut,” rincinya.

Titik ketiga, kata Usemahu, yaitu Saumlaki, dengan rincian Kecamatan Tanimbar Selatan, Wertamrian, Kromomolin, dan Nirunmas dengan jumlah KK terdampak sebanyak 428.

"Semua biaya angkut dengan KM Sabuk Nusantara 34 serta biaya buruh untuk diturunkan ke pelabuhan, semuanya kita yang tanggung. Kita berharap, selanjutnya pemkab bisa mendistribusikannya ke warga yang membutuhkan," katanya. (MT-06)