Presiden Jokowi Minta TNI-Polri Tindak Tambang Ilegal, Kapolda Maluku: Siap Dilaksanakan

AMBON, MalukuTerkini.com - Presiden Joko Widodo meminta TNI-Polri untuk menindak pertambangan ilegal.

"Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi itu menjadi terganggu, dan tugas TNI-Polri ada di situ," kata Jokowi seusai memberikan pengarahan di Rapat Pimpinan TNI 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Jokowi mengatakan ekspor ilegal berdampak terhadap penerimaan negara yang berkurang. Menurut Jokowi, aparat sudah tahu tugas yang harus dilakukan terkait ekspor ilegal tersebut.

"Kalau ekspor ilegal misalnya timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang. Sehingga tugas TNI Polri. Kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL, misalnya. Dan saya kira sudah ngerti apa yang dilakukan," katanya.

Dalam Rapim TNI-Polri ini, Jokowi lebih banyak menyampaikan arahan terkait sektor ekonomi. Jokowi meminta TNI-Polri mengawal proses industrialisasi.

"Secara garis besar itu tapi karena temanya yang dipilih TNI-Polri berkaitan dengan produktivitas dengan transformasi ekonomi, saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentingnya hilirisasi, yang memberi nilai tambah bagi negara. Dan tugas TNI dan Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi dan hilirisasi berjalan dengan baik dilapangan tidak terjadi gangguan-gangguan," ungkapnya.

Menyikapi arahan Presiden Jokowi tersebut, Kapolda Maluku Lotharia Latif yang hadir bersama Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Ruruh A Setyawibawa mengaku siap untuk menindaklanjuti.

"Saya dan Pak Pangdam siap untuk melaksanakan arahan bapak Presiden," kata Kapolda.

Kapolda mengatakan, Maluku memiliki sumberdaya alam baik tambang maupun perikanan yang berkelas dunia. Untuk itu investasi kedua hal tersebut agar dijaga dengan baik, sehingga bisa memberikan manfaat nyata untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Maluku.

Ia mengimbau seluruh masyarakat agar dapat menjaga kamtibmas yang stabil dan kondusif. Jangan ada lagi pertikaian dan konflik sosial yang akhirnya mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi.

Menurutnya, pertikaian dan konflik sosial akan membuat investor merasa takut dan bahkan enggan berinvestasi di provinsi Para Raja-raja ini.

"Pertikaian dan konflik hanya dapat membuat investor semakin enggan masuk menanamkan modalnya ke Maluku. Sementara saat ini semua wilayah bersaing berlomba-berlomba untuk menarik investor membangun daerahnya," ungkapnya. (MT-04)