Kemenko PMK Roadshow Penurunan Stunting & Kemiskinan Ekstrim di Maluku

AMBON, MalukuTerkini.com - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menggelar Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Maluku.

Kegiatan ini dipusatkan di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (8/3/2023) dipimpin secara virtual oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan diikuti oleh Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku  Widya Pratiwi Murad yang juga selaku Duta Perangi Stunting Provinsi Maluku, jajaran Pejabat dari Kemenko PMK, Bupati/Wali Kota se-Maluku, Pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku dan Kabupaten/Kota, beserta pihak terkait lainnya.

Sekda Maluku Sadali Ie Dalam laporannya mengatakan, kebijakan Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan stunting dilakukan dengan intervensi program kegiatan spesifik dan sensitif pada OPD terkait dengan melibatkan pemerintah pusat, lembaga non pemerintah, swasta, dan teristimewa TP-PKK Provinsi Maluku dan Kab/Kota.

“Keberhasilan penurunan stunting ini juga tidak terlepas dari peran Duta Parenting Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad, dan Mama Parenting yang ada di Kabupaten/Kota se-Maluku,” katanya.

Mantan Kadis Kehutanan Provinsi Maluku ini menguraikan,  jumlah penduduk miskin yang ada di Maluku pada bulan September 2022 sebanyak 296.660 jiwa atau 16,23% dari jumlah penduduk maluku dan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 65.846 jiwa atau 3,62% dari jumlah penduduk miskin.

“Berbagai strategi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem antara lain, program kartu maluku cerdas dan beasiswa untuk siswa miskin, program kartu maluku sehat dan potong pele stunting, program rehabilitasi sosial dan pemulihan bantuan nasional, program pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), program rehabilitasi rumah tidak layak huni, program penyambungan listrik bagi masyarakat miskin dan tidak mampu Kerjasama dengan Lembaga non pemerintah, program pangan lokal, serta program penyediaan air bersih dan sanitasi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, inovasi pemerintah daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan dua kegiatan yaitu rumah basudara sejahtera, yang merupakan sistem layanan rujukan terpadu bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh program, dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, dan Manggurebe Bangun Desa (MABES) yang bertujuan mewujudkan desa tertinggal, menjadi desa berkembang, maju dan mandiri dengan kebijakan 1 OPD 1 Desa Tertinggal.

“Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi, yakni memiliki konektivitas yang sangat sulit, kita bukan dipisahkan oleh laut tetapi dihubungkan oleh laut, serta punya fiskal yang sangat kecil, untuk itu dalam menunjang Percepatan Penanganan Stunting Dan Percepatan Penurunan Kemiskinan, kita membutuhkan sentuhan dari Pemerintah Pusat lewat program-program, melalui dana DAK atau Dekor yang dapat menunjang percepatan program ini,” jelasnya.

Di tempat yang sama juga Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad mengatakan sejak 3 Juli 2019 selaku Ketua TP-PKK Provinsi Maluku dikukuhkan menjadi Duta Parenting, dirinya menetapkan program-program agar tujuan untuk Perangi Stunting di Provinsi Maluku bisa berhasil.

“Hal yang melatarbelakangi saya ingin segera melaksanakan program perangi stunting di provinsi Maluku, karena pada tahun 2018 prevalensi stunting 34,1%, kalau bukan saya selaku Ibunya orang Maluku, siapa lagi yang akan berusaha untuk ikut membantu program pemerintah,” ungkap Widya.

Ia menjelaskan, pada saat dilantik menjadi Duta Parenting, saat itu juga dirinya berkomitmen untuk ikut serta membantu Pemerintah Provinsi sebagai Ketua TP-PKK dan Duta Parenting Provinsi Maluku, dengan sinergi dan berkolaborasi untuk memerangi stunting.

“Setelah dikukuhkan juga saya tidak mau bekerja sendiri, dan langsung mengukuhkan Mama-Mama Parenting yang merupakan Istri Bupati Walikota Se-Maluku untuk, sehingga dapat serentak fokus bersama-sama perangi stunting. Pada tahun 2019, saya bersama tim turun langsung pada beberapa lokus stunting seperti Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, dan Kepulauan Aru, untuk melihat secara langsung,” jelasnya.

Dikatakan, setelah turun pada lokus-lokus, diketahui selain faktor kemiskinan yang menjadi latar belakang stunting disampingnya juga ada, faktor air bersih, pola asuh anak, dan ketidaktahuan ortu di desa terpencil tentang bagaimana mengasuh anak, agar anak bisa mengonsumsi makanan sehat.

“Disini fungsi utama perangi stunting untuk mengatasi permasalahan yang ad apada setiap lokus, sehingga pada tahun 2019-2022 prevalensi stunting menjadi 26,1%, hal ini merupakan peran bersama Ketua TP PKK, Duta Parenting, dengan Pemerintah Provinsi maupun Kab/Kota yang bersama-sama melihat secara langsung apa yang terjadi di pada lokus-lokus stunting,” katanya.

Ia menjamin setelah kunjungan pada lokus-lokus pihaknya membuat komitmen dengan Pemerintah Kab/Kota, agar setiap masalah yang ditemukan, dapat didiskusikan dan bisa ditindaklanjuti oleh Mama Parenting melalui inovasi-inovasi yang dibuat, salah satunya seperti pemberian makanan bergizi.

“Stunting ini memerlukan sentuhan langsung, perlu adanya keterlibatan pimpinan untuk melihat dan mencari solusinya, serta memerlukan sosok figur penggerak untuk melihat secara langsung lokus-lokus stunting untuk sama-sama bergerak perangi stunting,"  tandasnya. (MT-04)