Kapolda Maluku: Kritiklah Polri dengan Data & Fakta
AMBON, MalukuTerkini.com – Jajaran Polri khususnya Polda Maluku, tidak anti kritik. Bahkan, kritik yang konstruktif sangat dibutuhkan. Tujuannya agar dapat bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Maluku.
Hal itu diungkapkan Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, saat menerima kunjungan audiensi dari Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku, dan Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Maluku.
Pertemuan yang berlangsung terpisah dengan kedua organisasi tersebut ini digelar di Mapolda Maluku, Ambon, Senin (27/3/2023).
Saat menerima kedua organisasi tersebut, Kapolda didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol Sthepen M Napiun, Direktur Intelkam, Direktur Binmas, dan Kabid Humas Polda Maluku.
Ia menyambut baik audiensi yang dilakukan kedua organisasi tersebut.
"Audiensi ini merupakan bentuk kerja sama yang sifatnya membangun Maluku," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda juga menyampaikan data-data kamtibmas di Maluku. Data yang diberikan mulai dari tahun 2021, dan perbandingan dengan 2022.
Menurutnya, meski secara kuantitas terjadi penurunan, namun secara kualitas masih terjadi konflik sosial yang perlu diantisipasi dan ditangani bersama.
"Selama ini Polda Maluku telah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan, penghentian, bahkan pemulilhan pasca konflik dengan cepat. Kami juga mencegah meluasnya konflik sesuai UU (Undang-undang) Nomor 7 tahun 2012 tentang PKS (penanganan konflik sosial) di beberapa titik konflik di wilayah Maluku," ungkapnya.
Ia menegaskan, penanganan konflik sosial bukan semata tugas Polri. Dalam UU PKS Nomor 7 Tahun 2012, telah jelas dan tegas menjelaskan bahwa penanganan konflik sosial menjadi tugas Pemerintah Daerah (Pemda), yang dibantu aparat keamanan dan instansi terkait.
"Pemahaman ini harus kami sampaikan agar tidak salah tafsir lagi. Teruslah memberikan kritik dan evaluasi terhadap Polri, tapi yang konstruktif dengan data yang akurat dan fakta, bukan hanya asumsi dan persepsi tanpa dasar," tandasnya.
Terkait konflik sosial yang kerap terjadi di tengah masyarakat, Irjen Latif juga mengajak LIRA dan SEMI, agar dapat membantu serta bersama-sama mencari solusi terbaik.
"Mari kita sama-sama cari solusi, dan jangan buat statemen di medsos yang justru membuat resah masyarakat dan membawa dampak buruk bagi nama baik Maluku, sehingga masyarakat luar enggan datang ke Maluku. Padahal sebenarnya di Maluku semua berjalan aman dan kondusif," harapnya.
Selain itu, Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar dapat bersama-sama mewujudkan Maluku yang aman, damai dan sejahtera.
"Para pemuda adalah calon pemimpin masa depan dari kedua organisasi ini untuk memiliki moral dan integritas yang baik, tidak hanya bisa mengkritik orang tapi juga siap menerima kritik dan saran dari orang lain, itulah sebenarnya esensi dalam alam demokrasi," jelasnya
Sementara itu, Ketua Umum Pemuda LIRA, Salim Rumakefing, memberikan apresiasi kepada Polda Maluku yang telah menanganani konflik sosial dengan baik.
"Saya sangat mengapresiasi Pak Kapolda Maluku, karena setiap ada kejadian konflik sosial maupun kriminal Pak Kapolda Maluku langsung turun mengamankan," katanya.
Menurutnya, konflik sosial yang kerap terjadi di Maluku umumnya karena persoalan tapal batas lahan, bukan soal agama atau SARA.
"Ada juga isu yang beredar bahwa Polda Maluku kurang mampu menangani konflik di Maluku, padahal sesuai pemikiran kami penangan konflik sosial di Maluku bukan hanya tugas Polda tapi juga bagian tugas pemerintah daerah," ungkapnya. (MT-04)