Penjabat Bupati Tanimbar Optimis Angka Kemiskinan Ekstrem Turun Akhir Tahun Ini

SAUMLAKI, MalukuTerkini.com - Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Ruben B Moriolkossu sangat optimis dan bertekad untuk diakhir tahun 2023 nanti, angka kemiskinan di daerah yang dipimpinnya ini berada di bawah 20 persen.

Begitu juga untuk angka kemiskinan ekstrem berada di angka 3 persen.

Untuk mencapai target itu, dibutuhkan kerja sama dan kerja keras semua pihak di Kabupaten Duan Lolat ini.

"Ini menjadi salah satu program prioritas sebab dari tahun 2021, angka kemiskinan di Tanimbar sebesar 27,27 persen dan di 2022 mengalami penurunan di angka 23,88 persen. Sedangkan angka kemiskinan ekstrem di tahun 2021 sebesar 10,58 persen dan di 2022 turun di angka 6,63 persen," ungkap Moriolkossu, saat membuka Sosialisasi Pembentukan Karang Taruna dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Bimbingan Teknis bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tahun Anggaran 2023 di Saumlaki, Jumat (21/72023).

Dikatakan, guna mewujudkan komitmen progam prioritas penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrie,

“Telah disusun langkah strategi dan kebijakan dalam memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga pemberian bantuan sosial itu tepat sasaran. Untuk menjadi tepat sasaran, dibutuhkan kerjasama kepala desa dan kelembagaan desa di masing-masing desa, sehingga penduduk miskin terlayani bantuan sosial dari pemerintah dan pemerintah daerah,” katanya.

Ia menjelaskan ada beberapa masalah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan seperti absennya mekanisme penanganan keluhan yang terintegrasi dan akurasi data keluarga miskin.

“Hal tersebut menyebabkan warga miskin harus menjalani prosedur yang berbelit-belit dan dalam waktu lama untuk mendapatkan layanan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,” jelasnya.

Moriolkossu juga mengaku, selama ini berbagai program penanggulangan kemiskinan ditangani oleh banyak Satuan Kerja (Satker), seperti Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) dan Beras Sejahtera (Rastra) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di Dinas Sosial. Pengurusan Program Indonesia Sehat (PIS) dan program kesehatan daerah (Jaminan Kesehatan daerah) di Dinas Kesehatan, dan PIP (Program Indonesi Pintar (PIP) di Dinas Pendidikan.

"Realitanya kepala keluarga dari warga miskin memerlukan keempat program penanggulangan kemiskinan tersebut sekaligus. Betapa beratnya biaya, tenaga, dan waktu bagi keluarga miskin mengurus empat pelayanan di tempat yang berbeda," ungkapnya.

Dijelaskan, agar penyaluran bantuan kepada keluarga miskin tepat sasaran, maka diperlukan data yang akurat dengan pemutakhiran dinamis di daerah. Namun kenyataannya banyak warga yang mampu secara ekonomi justru mendapatkan bantuan, sementara banyak warga yang benar-benar miskin tidak mendapatkan bantuan.

"Ketika bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran maka upaya menurunkan angka kemiskinan tidak berjalan optimal," jelasnya. (MT-06)