Gandeng Australia, Program SKALA Diluncurkan di Maluku

AMBON, MalukuTerkini.com - Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku, Kementerian PPN/Bappenas bersama Australia dan Pemerintah Provinsi Maluku meluncurkan Program Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA).

Peluncuran ini dilaukan Counsellor for Human Development Department of Foreign Affairs and Trade, Hannah Derwent Asuatra, bersama Asisten Administrasi Umum Setda Maluku Peterson Rangkoratat di Banda Naira Room Swiss Belhotel Ambon, Kamis (21/9/2023)

Saat peluncuran yang ditandai dengan pemukulan tifa didampingi oleh Direktur Regional III Kementerian PPN/Bappenas Ika Retna Wulandari, Team Leader SKALA Petrarca Karetji dan kepala Bappeda Provinsi Maluku Anton Lailosa.

Hannah Derwent dalam sambutannya menyampaikan, peluncuran SKALA diharapkan akan berjalan selama 8 tahun kedepan, sebagai kemitraan yang dijalin bersama Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, dimana skala akan fokus untuk mendukung direktorat-direktorat terkait, dalam mengatasi kesenjangan regional dengan memperkuat aspek desentralisasi, dalam hal fiscal dan tata Kelola.

“Saya sangat senang mengetahui bahwa Maluku menjadi salah satu dari 8 provinsi yang terpilih menjadi daerah program SKALA, saya kira ini merupakan pertanda baik untuk kemitraan ini dalam memperkuat kinerja provinsi dan kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Hannah berharap, kemitraan ini akan memperkuat tata Kelola pemerintahan di Maluku, dengan memperkuat aspek perencaan, pembangunan, penganggaran dan belanja yang berkualitas terutama bagi Masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan Perempuan.

“Meskipun kami belum secara resmi mulai bekerja di Provinsi ini, saya memahami bahwa telah diadakan workshop di Maluku, workshop ini menyoroti pentingnya membangun akses terhadap data berkualitas untuk menghasilkan analisis yang kuat untuk pengambilan kebijakan, dan untuk merencanakan, memantau serta mengevaluasi pemberian layanan dasar secara efektif kepada Masyarakat di Maluku,” ungkapnya.

Ia mengatakan, tentunya untuk meningkatkan investasi di wilayah ini diperlukan sumber daya manusia yang kuat, dan hal ini dapat dicapai jika layanan dasar, tersedia secara baik di seluruh wilayah Maluku.

“Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga kini kami dapat memulai dukungan program skala di Maluku, untuk diketahui Skala merupakan program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia, yang hanya bisa terwujud melalui dukungan dan kolaborasi luar biasa dari Kemendagri, Kemenkeu dan Bappenas," katanya.

Sementara itu, Direktur Regional III kementerian PPN/Bappenas Ika Retna Wulandari dalam sambutannya juga menjelaskan, program SKALA di Provinsi Maluku  ini tentunya sangat penting agar sinergi dan kolaborasi antara program SKALA dengan program dan kegiatan dari pemerintah ini saling sinkron dan berjalan optimal, untuk percepatan pembangunan Maluku.

Bappenas saat ini sementara dalam  rancangan rencana pembangunan jangka panjang nasional di mana untuk wilayah Maluku sendiri dalam 20 tahun ini, diarahkan sebagai kemaritiman wilayah timur Indonesia.

"Artinya ini peranannya akan sangat besar sekali ke depan dan di sini tentunya harus didorong dan didukung oleh seluruh program-program nanti yang akan dilaksanakan di Provinsi Maluku.  Kalau kita lihat di sini apa saja sebetulnya fokusnya fokusnya hak ekonomi biru untuk Timur Indonesia melalui pendayagunaan sumber daya kelautan dengan mengoptimalkan sumber daya lainnya. Diantaranya tentunya sumber daya manusia yang perlu kita perbaiki, kemudian sumber daya yang lain kemudian ketimpangan-ketimpangan pembangunan yang ada, baik intra wilayah Maluku dan antar wilayah juga perlu diperbaiki," jelasnya.

Menurutnya,  kebijakan pembangunan ke depan ini tentunya nanti dapat diisi melalui program-program yang ada. Salah satunya adalah program SKALA.

Dimana  yang pertama ini kebijakan yang menjadi prioritas untuk pembangunan ke depan di wilayah Maluku ini adalah pembangunan sumber daya manusia lokal, sesuai keunggulan wilayah kemudian  kedua adalah pengembangan sentra-sentranya nanti, sentra industri dan lain sebagainya tentunya dilengkapi dengan pusat riset inovasi dan teknologinya.

Ketiga adalah terkait dengan bagaimana infrastrukturnya konektivitas baik infrastruktur dasar, maupun konektivitas pembangunan pelabuhan, dan lain sebagainya  perlu ditekankan juga ke depan. Keempat, tentunya ini yang terkait juga dengan SKALA penguatan tata kelola wilayah. Govenment  ini perlu didorong kemudian pengelolaan fiskal daerah, upaya perkuatan nanti dari sisi hankam juga penting untuk mewujudkan stabilitas wilayah.  Dan juga nanti landasan-landasan lainnya untuk menuju percepatan pembangunan wilayah Maluku.

"Kelima ini upaya peningkatan masyarakat yang berbudaya tangguh dalam mengelola lingkungan dan sumber daya pembangunan," katanya.

Hal ini nanti diterjemahkannya pembangunan wilayah Maluku ini melalui 3 transformasi utama yaitu transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola.

Dimana di dalam program SKALA ini tentunya akan sangat mendukung dari 2 transformasi utama yaitu transformasi sosial dan transformasi tata kelola.

"Jadi disini kalau kita lihat apa saja nanti yang akan dilakukan, kalau dari sisi transformasi tata kelola tentunya kita akan mengoptimalkan regulasinya, meningkatkan partisipasi masyarakat sipil, kemudian respon terhadap pelayanan publik kemasyarakatan.  Smart government, digitalisasi layanan publik termasuk data SPBE dan lain sebagainya Sehingga ini yang akan juga menjadi penekanan pembangunan Maluku ke depan dan diharapkan  program SKALA ini dapat mendorong dan mendukung dalam arah pembangunan Maluku ke depan," ulasnya lagi.

Ia juga menambahkan,  tujuan dari program SKALA adalah untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia, melalui peningkatan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di Daerah tertinggal.  

Sementara itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutan tertulis yang dibacakan Pieterson Rangkoratat mengatakan, pemenuhan layanan dasar Orovinsi Maluku dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan kondisi geografis dan karakteristik kepulauan, dengan penduduk yang tersebar hingga ke pulau-pulau kecil yang merupakan daerah tertinggal, membutuhkan upaya dan sumber daya yang tidak sedikit.

“Konektivitas wilayah merupakan salah satu permasalahan dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat, selain aspek pendanaan dan dukungan kebijakan manajemen, namun Pemprov Maluku terus berupaya dengan melakukan sejumlah kebijakan strategis, dalam pemenuhan layanan dasar diantaranya peningkatan kapasitas SDM, penataan kelembagaan serta memperluas kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah provinsi Maluku kehadiran,” jelasnya. (MT-04)