Kapolda Maluku: TNI & Polri Siap Amankan Pemilu 2024

AMBON, MalukuTerkini.com – Jajaran TNI dan Polri siap untuk mengamankan pelaksanaan pentahapan Pemilu 2024 di wilayah Provinsi Maluku.

Dalam rangka kesiapan itulah, maka Polda Maluku menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 Dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2024.

"Persiapan kita khususnya aparat pengamanan TNI dan Polri pada intinya kita sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan sampai nanti di pemilu di tahun 2024, dan kita tentu berharap masyarakat juga bersama-sama kita karena keamanan ini kan tidak hanya tanggung jawab dari TNI Polri Tapi semua masyarakat, peserta pemilu juga punya tanggung jawab untuk mensukseskan pemilu yang mempunyai taline Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa artinya pemilu ini dengan mengedepankan semangat persaudaraan persatuan dan kesatuan dan kita berharap kita dapat memilih pemimpin-pemimpin yang baik untuk masyarakat," tandas Kapolda kepada wartawan usai rakor, yang berlangsung Mapolda Maluku, Selasa (9/10/2024).

Setelah pelaksanaan rakor ini, menurut Kapolda akan dilakukan gelar pasukan dan selanjutnya pergrleseran untuk penempatan pasukan bersama dengan TNI Kodam XVI Pattimura.

"Rakor ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, sebagai tidak lanjut dari rakor tingkat pusat 27 September yang lalu yang dipimpin oleh Mendagri, Kapolri dan  Panglima TNI. Ini merupakan  tahapan yang memang harus kita lakukan sekaligus kita melakukan konsolidasi, komunikasi, koordinasi kita juga sama-sama KPU Bawaslu dan pemerintah provinsi   karena representasi pemerintah bagaimana nanti menyiapkan seluruh kesiapan Pemilu tahun," ungkapnya .

Ditempat yang sama, Komisioner KPU Provinsi Maluku, Hanafi Renwarin mengaku KPU sudah menyiapkan semua tahapan proses untuk pelaksaan pemilu 2024.

"Saat ini kita sementara melaksanakan verifikasi terhadap hasil pencermatan calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten, DPRD kota dan DPD dan nanti dilakukan pencermatan hingga 2 November 2023 dan pada 3 november kita akan tetapkan Daftar Calon Tetap (DCT)," ujar Hanafi.

Menyangkut anggaran, Hanafi mengaku sudah tersedia. "Anggaran  menurut undang-undang Pemilu dibiayai ansi APBN Kalau nantinya Pilkada baru dibiayai oleh APBD masing-masing daerah baik provinsi maupun kabupaten kota," ungkapnya. (MT-04)