Perairan Kepala Madan Bakal Jadi Kawasan Konservasi

NAMROLE, MalukuTerkini.com - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku menggelar  Konsultasi Publik II  di tingkat Kabupaten untuk Calon Kawasan Konservasi di Perairan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Provinsi Maluku, yang berlangusng di Aula Kantor Bupati Bursel, Senin (11/11/2024).

Konsultasi Publik ini merupakan bagian dari program GEF 6 CFI Indonesia: The Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia untuk mengoptimalkan potensi sumber daya perikanan dan kelautan, serta sekaligus melakukan perlindungan dan perbaikan habitat dan ekosistem.

Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut DKP Provinsi Maluku, Ali Tualeka dalam arahannya mengatakan, Konsultasi Publik II merupakan tindak lanjut  dari Konsultasi Publik I di tingkat desa yang telah dilaksanakan pada  7 - 8 November 2024 di semua desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Kepala Madan.

“Sebelum melakukan Konsultasi Publik, DKP juga telah melaksanakan rangkaian kegiatan survey di lapangan. Untuk menyiapkan dokumen usulan penetapan Calon Kawasan Konservasi di Kepala Madan, kami lakukan kerjasama dengan GEF-6 CFI Indonesia, bersama dengan para peneliti dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut pertanian Bogor (IPB)”, dimana pada bulan Agustus dan September kemarin, kami telah melakukan survei ekologi untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang, serta mengkaji potensi penyu dan pantai peneluran penyu di perairan pesisir Kepala Madan,” katanya.

Selain survey ekologi, menurutnya, telah dilakukan juga survey sosial ekonomi yang dilakukan oleh Tim dari Bidang Pengelolaan Ruang Laut DKP Maluku yang melibatkan staf Dinas Perikanan Buru Selatan, Penyuluh Perikanan, serta Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau I (Pulau Buru).

Tualeka menambahkan, setelah suvey dilakukan maka beberapa hal yang telah didapat diantaranya penetapan zona inti, yang tersebar pada 7 titik, kemudian zona pemanfaatan terbatas untuk kegiatan perikanan berkelanjutan dan pariwisata, serta zona lainnya yang diperuntukan untuk kegiatan rehabilitasi ekosistem.

“Kami harapkan pada saat Konsultasi Publik II ini dilakukan, mohon adanya masukan untuk melengkapi dokumen kami yang telah kami lakukan pada saat Konsultasi Publik I,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bursel, Hadi Longa berharap Konsultasi Publik II yang dilaksanakan perlu mendapat perhatian serius dari semua stakeholder terkait yang hadir.

“Beberapa permasalahan seperti isu degradasi lingkungan dan aktivitas pemanfaatan ruang laut yang bersinggungan di dalam kawasan konservasi buru selatan perlu menjadi perhatian serius dari kita semua stakeholder di daerah ini. Saya meyakini, melalui kawasan konservasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu melindungi dan memelihara sumberdaya pesisir dan laut kita untuk generasi sekarang dan yang akan datang, demi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan Konsultasi ini dikemas dalam sesi pemaparan materi dan pemetaan partsipatif terhadap aktivitas pemanfaatan ruang dan aktivitas kegiatan lainnya  dari instasi terkait di dalam kawasan perairan Kepala Madan Buru Selatan.

Para pejabat Pemkab Bursel yang turut hadir dalam Konsultasi Publik ini diantaraya Kepala Dinas Perikanan, , Perwakilan Bappedalitbangda, Perwakilan Dinas Pariwisata, Perwakilan Dinas Perhubungan, Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup.

Hadir jufa Kepala UPTD  Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bursel Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Komandan Pos TNI Angkatan Laut Pulau Buru, Wakapolres Bursel, Perwakilan Universitas Terbuka Kabupaten Bursel,  Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Namrole, Pimpinan PT. PLN (Persero) ULP Namrole, Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Buru Selatan, serta unsur lainnya. (MT-08)