Maluku Termasuk 10 Provinsi yang Angka Inflasi di Atas Rerata Nasional

AMBON, MalukuTerkini.com – Provinsi Maluku termasuk dalam deretan 10 provinsi yang angka inflasi November 2024 masih di atas rerata nasional.

Hal itu diungkapka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Ke-10 provinsi Maluku dimaksud yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Maluku Utara, Bali, Papua, Papua Barat Daya, Maluku, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan.

Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Nabire, Sorong Selatan, Mimika, Jayawijaya, Minahasa Utara, Banggai, Berau, Minahasa Selatan, Manokwari dan Aceh Barat. Kemudian di tingkat kota, yaitu Pematangsiantar, Denpasar, Ternate, Ambon, Bima, Jayapura, Kotamobagu, Sibolga, Serang dan Banda Aceh.

Maluku Inflasi 2,23% di November 2024

Kendati demikian, Mendagri bersyukur inflasi secara year on year (YoY) pada November 2024 terkendali sebesar 1,55 persen. Menurutnya, angka tersebut terendah semenjak Indonesia Merdeka.

Bahkan, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian tersebut pada Sidang Paripurna belum lama ini.

Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menargetkan angka inflasi terendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen. Angka tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan produsen dan konsumen. Apabila angka itu di bawah 1,5 persen, maka akan menyulitkan produsen seperti nelayan dan petani dalam menutupi ongkos produksi.

“Sebaliknya tidak boleh di angka 3,5 persen di atas itu, karena menyenangkan produsen, petani, pabrik, nelayan, tapi menyulitkan masyarakat, konsumen terutama masyarakat yang miskin, rentan miskin,” jelasnya.

Namun Mendagri mengingatkan meski rerata angka inflasi nasional rendah, tapi kondisi di daerah masih beragam.

“Angka inflasi provinsi yang tidak bisa ditoleran adalah Papua Tengah dan Papua Pegunungan karena di atas 3,5 persen,” ujarnya.

Ia menekankan kepada pemerintah daerah (Pemda) agar memperhatikan berbagai komoditas yang mengalami kenaikan harga.

Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu IV November 2024 beberapa komoditas perlu diatensi. Hal ini seperti bawang merah yang mengalami kenaikan di 322 kabupaten/kota, bawang putih di 225 kabupaten/kota, dan minyak goreng di 215 kabupaten/kota.

Komoditas lain yang perlu diwaspadai yaitu daging ayam ras dan telur ayam ras. Sikap waspada ini penting terlebih menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru yang bakal berdampak terhadap permintaan komoditas pangan.

Sebagai informasi, Rakor tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Yusra Egayanti,

Hadir pula secara daring sejumlah narasumber lainnya dari perwakilan kementerian dan lembaga. Hal ini di antaranya dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, TNI, dan Bulog. Adapun Rakor tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah atau yang mewakili dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (MT-03)