Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Maluku Harus dari Desa

AMBON, MalukuTerkini.com - Percepatan pengentasan kemiskinan di Maluku haruslah dimulai dari desa karena jumlah penduuk miskin terbesar ada di desa sekaligus penurunan stunting dan jumlah desa tertinggal.
“Jika hendak keluar dari jebakan provinsi termiskin ke-3 atau ke-4 atau ke-8, maka pemerintah dan politisi yang bertanggungjawab atas kemiskinan, harus melakukan terobosan kebijakan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan mulai dari pedesaan. Jika tidak, maka Maluku akan tetap ranking ke-4 atau ke-8 dari 38 provinsi pada lima tahun yang akan datang. Kita bisa belajar dari negara Vietnam dan Tiongkok yang melakukan percepatan penurunan kemiskian antara 2% dan 5% per tahun,” ungkap Guru Besar Manajemen Sistem Pedesaan pada Fakultas Pertanian Universitas Pattimura (Unpatti), Wardis Girsang saat menyampaikan pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar di Auditorium Unpatti, Selasa (14/1/2025).
Saat pengukuhan tersebut, Wardis Girsang menyampaikan pidato pengukuhan bertajuk "Percepatan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Gugus Pulau di Provinsi Maluku"
Wardis yang saat ini menjabat Koordinator Program Studi Magister Agribisnis Pascasarjana Unpatti menjelaskan dua strategi kebijakan secara bersamaan dan saling melengkapi dan menguatkan adalah, pertama, pengentasan kemiskinan tepat sasaran, by name by address, dan transformasi desa yang tertinggal menjadi desa berkembang dan maju.
Kedua, mengembangkan hilirisasi dan industrialisasi komoditas unggulan di pedesaan berbasis Gugus Pulau untuk percepatan kemajuan ekonomi yang digerakkan oleh investasi dan inovasi.
“Pertanyaan pertama adalah dimanakah titik awal lokasi (locus) pembangunan pusat-pusat pembangunan di Kawasan Gugus Pulau? Jawabannya ada dua lokasi. Pertama, kita memulai dari daerah atau desa-desa yang paling lemah yang memiliki kategori Sangat Tertinggal dan Tertinggal dan atau Berkembang, bukan dari desa maju dan atau desa mandiri. Menurut prinsip teori fungsional dan teori sistem, bahwa kecepatan perubahan kearah yang dikehendaki tidak ditentukan sub-sistem yang berjalan paling cepat, tetapi yang paling lambat. Fokus percepatan adalah sub-sistem yang bergerak lambat. Kedua, kita memulai dari investasi di desa-desa yang memiliki potensi komoditas unggulan, khususnya cengkeh, pala, kelapa, hasil perikanan (termasuk aquaculture) dan parawisata,” jelas Wardis yang menyelesaikan pendidikan doktoral di Jurusan Natural and Rural System Management - The University of Queensland, Brisbane - Australia pada 2005 ini.
Belajar dari pengalaman terdahulu, menurut Wardis, maka pengentasan kemiskinan memerlukan komitmen, khususnya dikalangan pemerintah yang mengelola uang negara dan politisi yang diberi wewenang membuat undang-undan,” jelasnya.
Wardis yang menjadi Dosen Fakultas Pertanian Unpatti sejak tahun 1990 ini juga menilai perlu ada perlu ada instansi khusus atau Dinas yang jelas tugasnya bertanggungjawab mengenai penurunan kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten.
“Universitas juga perlu terlibat melakukan studi mendalam mengenai kemiskinan sekaligus menawarkan inovasi untuk solusinya. Dengan demikian monitoring dan evaluasi intervensi kebijakan dan program anti-kemiskinan dapat dilihat dampaknya dari tahun ke tahun berdasarkan bukti-bukti ilmiah,” ungkap lulusan magister Jurusan Sosiologi Pedesaan – Institut Pertanian Bogor tahun 1996 ini. (MT-04)
Komentar