Sekilas Info

Wapres Temui MPH PGI

AMBON, MalukuTerkini.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menemui Majelis Pekerja Harian (MPH) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Jacklevyn Fritz Manuputty di Grha Oikoumene, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Ketua MPH PGI Pendeta Jacklevyn Fritz ManuputtyManuputty mengaku dalam percakapan antara Wapres dengan MPH PGI, serta pengurus Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), semua memiliki kepedulian yang sama tentang pentingnya menjaga rajutan kebangsaan kita agar tetap kuat.

“Dalam pertemuan tadi kami membahas persoalan intoleransi, dimana kita lihat beberapa kasus yang merebak belakangan ini. Pak Wapres, berkunjung turun langsung ke Padang kami juga beberapa hari lalu ke Padang, dan tempat yang lain. Jadi kita punya concern bersama terkait hal itu, untuk menjaga rajutan kebangsaan ini tetap kuat,” ungkapnya.

Hal ini, katanya, perlu dilakukan sehingga kasus-kasus intoleransi dapat ditangani semaksimal mungkin baik dari aspek hukum, dan perundang-undangannya, dalam hal ini Peraturan Bersama Menteri (PBM) yang kerap menjadi alat legitimasi bagi aksi intoleransi.

Terkait PBM, PGI bersama lembaga-lembaga keumatan telah mengawal dan memberi masukan korektif secara terus-menerus.

Ia menjelaskan dalam pertemuan itu, yang tidak kalah penting diperbincangkan yaitu bagaimana kehadiran negara sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa intoleransi, dengan penegakkan hukum, termasuk penanggulangan korban.

“Ini juga kami bicarakan, anak-anak yang terpapar intoleransi, trauma healing-nya seperti apa. Kami juga membicarakan supaya rajutan-rajutan kebudayaan juga dilakukan,” jelasnya.

Pendeta Jacky juga mengaku Wapres Gibran Rakabumingraka punya perhatian serius terhadap anak-anak korban intoleransi. Hal ini berdasarkan pengalamannya ketika di Solo.

“Cuma menurut Pak Wapres tidak semua sama treatmen-nya. Tetapi kita harus terus berdiri dan membagi harapan, dan berjuang bersama, konsolidasi bersama untuk kasus-kasus seperti ini, pemerintah dengan masyarakat sipil termasuk lembaga keumatan harus terus dilakukan,” ungkapnya.

Hal lain yang juga dibicarakan terkait pengadaan guru agama. Perlu dilakukan karena beberapa kasus terpicu karena ketiadaan guru agama, sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan atau pelajaran agama bagi anak-anak yang dilakukan di rumah, kemudian digrebek masyarakat dan menimbulkan trauma bagi anak-anak.

“Wapres berjanji secara serius membicarakan itu, bagaimana baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengakomodir hal ini,” jelasnya.

Dari kunjungan ini, Pendeta Jacky berharap apa yang dibicarakan dapat terealisasi, dan dalam kasus intoleransi negara harus hadir, baik lewat kunjungan langsung, tetapi juga dalam proses hukum, perundang-undangan, legislasi, serta keamanan, termasuk dalam dalam proses rekonstruksi sosial.

“Negara punya organ yang cukup lengkap untuk itu, dan kami sebagai masyarakat sipil mengambil peran dan tanggungjawab untuk mendukung, tetapi juga mensinergiskan semua langkah bersama,” katanya. (MT-01)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!