AMBON, MalukuTerkini.com – Pemeritah Kota (Pemkot) Ambon mengawali kerja tahun 2026.
Halitu ditandai dengan Apel Perdana Tahun 2026 yang dipimpin Wali Kota Ambon, Bodewin M Wattimena di pelataran Balai Kota Ambon, Senin (5/1/2026).
Apel ini diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Ambon sebagai penanda dimulainya aktivitas pemerintahan di tahun yang baru.
Wattimena dalam arahannya mengapresiasi seluruh ASN yang telah memahami kondisi keuangan daerah yang sedang dihadapi bersama.
“Sebelum akhir tahun, Kepala Bagian Keuangan sudah menyampaikan secara resmi kepada publik tentang kondisi keuangan Kota Ambon. Saya berterima kasih kepada bapak ibu ASN karena sudah mengerti tentang apa yang kita alami bersama,” ungkapnya.
Ia menegaskan situasi sulit yang dialami bukan hanya terjadi di Kota Ambon, namun hampir di seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu beradaptasi agar tetap eksis dan terus melayani masyarakat.
“Hanya pemerintah daerah yang bisa beradaptasi saja yang bisa terus eksis dalam situasi sulit ini. Kita tidak bisa lagi menghitung kepentingan pribadi, tetapi harus meletakkan kepentingan dan pengabdian untuk Kota Ambon di atas segala-galanya,” tandasnya.
Wattimena juga mengaku sepanjang tahun 2025, Pemkot Ambon berhasil mencatat berbagai capaian positif di tengah keterbatasan fiskal. Salah satunya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai angka 87,7.
“Ini bukan keberhasilan Wali Kota atau Wakil Wali Kota, tetapi keberhasilan kita semua. Indeks Kepuasan Masyarakat 87,7 itu luar biasa dan menunjukkan bahwa jajaran Pemerintah Kota Ambon mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Memasuki tahun 2026, Wattimena mengingatkan tantangan keuangan akan semakin berat, terutama dengan adanya pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau TKD. Namun demikian, berbagai kebijakan penyesuaian telah diambil sebagai langkah adaptasi terhadap kondisi fiskal daerah.
“Perwali untuk penyesuaian kerja sudah saya tandatangani. Ini bukan untuk menyulitkan, tetapi menyesuaikan dengan kondisi keuangan hari ini. Kita lakukan pengaturan kerja, termasuk WFH dan sistem shift, namun ini bukan kebijakan permanen,” katanya.
Ia menegaskan kebijakan tersebut diambil demi keberlangsungan pelayanan publik dan meminta seluruh ASN untuk menyiapkan diri menghadapi perjalanan 360 hari ke depan di tahun 2026. (MT-06)
Tinggalkan Balasan