AMBON, MalukuTerkini.com – Pemerintah bakal menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) demi efisiensi anggaran imbas konflik Timur Tengah. WFH diberlakukan satu dalam seminggu.
“Kemudian yang terakhir terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam 5 hari kerja,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Airlangga menjelaskan teknis WFH akan dikaji lebih lanjut. Tidak hanya untuk ASN, Airlangga berharap perusahaan swasta juga menerapkan kebijakan tersebut.
“Teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail,” jelasnya.
Dikatakan, kebijakan WFH akan diberlakukan pasca Lebaran. Namun, ia belum menyebut rinci kapan waktu pelaksanaannya.
“Pasca Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya,” katanya.
Sebelumnya, usulan WFH ini telah disampaikan Prabowo sebagai respons dari dampak konflik di wilayah Timur Tengah. Prabowo berkaca dari Pakistan yang memotong waktu kerja menjadi empat hari.
“Jadi mereka menganggap ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures. Seolah-olah bahwa ini bagi mereka adalah ini dulu seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari,” katanya saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Tak hanya itu, Prabowo juga berbicara soal pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen seperti Pakistan.
“Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskab ada slide untuk memberi tahu, berapa langkah. Ini ada langkah Pakistan. Ini hanya sebagai perbandingan,” ungkap Prabowo seraya menampilkan paparan grafis tentang langkah-langkah pemerintah Pakistan dalam situasi krisis. (MT-07)
Tinggalkan Balasan