AMBON, MalukuTerkini.com – Kualitas kebijakan publik yang baik tidak lahir dari asumsi, melainkan dari analisis yang kuat, data yang akurat, dan rekomendasi yang tepat sasaran.

Berangkat dari semangat tersebut,  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, mengikuti kegiatan Pengantar, Penyusunan serta Penguatan Analis Kebijakan (Policy Talks) di Wilayah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi secara virtual, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Peran Strategis Analis Kebijakan dalam Penerapan Siklus Analisis Kebijakan di Wilayah” ini menjadi ruang penguatan kapasitas sekaligus pengembangan wawasan strategis bagi para analis kebijakan dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang efektif, berbasis bukti, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam sesi pemaparan, peserta memperoleh penguatan mengenai analisis kebijakan publik, tahapan siklus kebijakan mulai dari identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, evaluasi hingga revisi kebijakan. Peserta juga mendapatkan pembekalan terkait penyusunan policy brief sebagai instrumen strategis dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang ringkas, tajam, dan berbasis data.

Saiful Sahri menilai peran analis kebijakan semakin penting di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Menurutnya, kualitas sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh ketepatan analisis yang menjadi dasar dalam proses perumusannya.

“Analis kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan yang disusun tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui rekomendasi yang berbasis data dan bukti,” ujar Saiful.

Ia mengatakan penguatan kapasitas analis kebijakan perlu terus dilakukan agar kualitas perumusan kebijakan di daerah semakin baik serta mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang analisis kebijakan sebagai fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (MT-04)