AMBON, MalukuTerkini.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Babar Timur (IKPELMABATIM) Ambon menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Maluku, Senin (5/10/2026).
Sekitar 50 peserta aksi mempertanyakan proses perekrutan tenaga kerja pada fase konstruksi proyek pengembangan Blok Masela yang dinilai belum memberikan kepastian keterlibatan masyarakat Maluku Barat Daya (MBD).
Massa yang dipimpin Helmi Natro itu mendesak Pemerintah Provinsi Maluku memastikan masyarakat MBD dan Kepulauan Tanimbar memperoleh kesempatan yang adil untuk terlibat dalam proyek strategis tersebut.
Dengan membawa spanduk bertuliskan “Blok Masela Untuk Maluku, Mengapa MBD Diabaikan? Masyarakat MBD Bukan Jadi Penonton di Tanah Sendiri”, massa menegaskan mereka tidak menolak investasi maupun pembangunan Blok Masela.
Namun, mereka menuntut agar pembangunan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
“Ketika kekayaan alam Maluku dikembangkan, masyarakat Maluku, khususnya MBD dan KKT, tidak boleh hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Bukan hanya mengambil sumber daya alamnya,” seru massa dalam orasinya.
Massa juga menyoroti proses rekrutmen yang dilakukan PT Petrosea Tbk. Mereka meminta Gubernur Maluku mengambil langkah koordinasi untuk menghentikan sementara proses rekrutmen sampai terdapat kejelasan mengenai mekanisme, kualifikasi, tahapan seleksi, jadwal penerimaan serta jalur akses bagi masyarakat MBD.
IKPELMABATIM juga meminta Gubernur Maluku melibatkan Dinas ESDM, Dinas Ketenagakerjaan, SKK Migas, INPEX Masela Ltd., Pemerintah Kabupaten MBD, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta perusahaan kontraktor pelaksana untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan tersebut.
Selain itu, Pemprov Maluku didesak menyusun program penyiapan tenaga kerja asal MBD melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, pemagangan hingga fasilitasi penempatan kerja sesuai kebutuhan proyek.
Massa turut meminta adanya kepastian mengenai keterlibatan 30 persen tenaga kerja lokal MBD dan KKT serta meminta transparansi dalam proses penerimaan tenaga kerja.
Tak hanya soal tenaga kerja, mahasiswa juga mendorong Gubernur Maluku meminta INPEX membangun dermaga di Pulau Masela sebagai bagian dari dukungan terhadap konektivitas dan pembangunan wilayah.
Sekitar pukul 13.13 WIT, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, menemui massa aksi dan menerima penyampaian aspirasi tersebut.
Lewerissa menjelaskan proses rekrutmen tenaga kerja merupakan kewenangan perusahaan, sehingga bukan kewenangan langsung gubernur. Namun, pemerintah memiliki fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi untuk memastikan ketentuan yang berlaku dapat dijalankan.
“Sejak awal Pemerintah Provinsi telah menekankan pentingnya agar setiap kebijakan dan aktivitas investasi dapat memberikan dampak positif bagi seluruh sektor dan masyarakat yang terdampak, termasuk dalam hal kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Menurutnya, aspirasi mengenai kesempatan kerja bagi masyarakat Maluku akan terus dibawa dalam pertemuan dan koordinasi dengan pihak perusahaan maupun pemangku kepentingan terkait.
Ia juga menekankan pentingnya melihat secara objektif persyaratan dan prosedur rekrutmen yang ditetapkan perusahaan, termasuk memastikan adanya ruang bagi tenaga kerja lokal yang memenuhi kompetensi dan kebutuhan proyek.
Pemprov Maluku, kata Lewerissa, akan melakukan monitoring secara berkelanjutan terhadap proses rekrutmen tenaga kerja lokal untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan masyarakat Maluku.
“Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Kita harus mempersiapkan diri, meningkatkan kapasitas, melatih keterampilan, dan terus mengasah kemampuan agar mampu bersaing dengan tenaga kerja lainnya,” tandasnya.
Lewerissa menyebut perjuangan memperoleh kesempatan kerja harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, masyarakat, khususnya generasi muda, diminta mempersiapkan kompetensi sesuai kebutuhan industri.
“Mari kita jadikan persoalan ini sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah akan menjalankan fungsi dan kewenangannya, perusahaan juga harus memberikan perhatian terhadap tenaga kerja lokal, sementara kita sebagai masyarakat, khususnya generasi muda, harus terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi,” katanya.
Usai menyampaikan aspirasi dan mendapat tanggapan dari Gubernur Maluku, massa kemudian membubarkan diri sekitar pukul 13.30 WIT. (MT-04)
