AMBON, MalukuTerkini.com – Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, menegaskan hak masyarakat hukum adat tidak boleh diabaikan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya kawasan hutan.

“Masyarakat adat harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan hingga pengawasan lingkungan hidup,” tandas Ely Toisutta saat membuka Seminar Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) bertajuk “Kedaulatan Negara VS Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Atas Pengakuan Kawasan Hukum Adat” di Auditorium FH Unpatti, Ambon, Kamis (5/11/2026).

Menurut Ely, penguatan perlindungan masyarakat hukum adat dan pelestarian lingkungan merupakan bagian penting dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai kewenangannya, perguruan tinggi, lembaga masyarakat adat, serta seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.

Ia mengatakan, komunikasi dan koordinasi yang baik perlu terus dibangun untuk memastikan persoalan penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan dapat diselesaikan secara adil.

“Kita perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik, memperkuat literasi hukum masyarakat serta mendorong penyelesaian setiap persoalan yang berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan melalui mekanisme yang adil dan terbuka serta berlandaskan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Toisuta menilai tema seminar tersebut menghadirkan diskursus yang menarik sekaligus menantang, terutama dalam melihat keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

“Di satu sisi, negara memiliki kewenangan konstitusional untuk menguasai dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam, termasuk kawasan hutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, di sisi lain, konstitusi juga mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi kita sesungguhnya telah memberikan ruang bagi kehadiran dua kepentingan yang harus berjalan secara seimbang, yaitu kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat,” ungkapnya.

Toisutta menegaskan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata, bukan sekadar pengakuan secara normatif.

“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat adat hanya menjadi pihak yang menerima dampak dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian penting dari proses perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan lingkungan hidup,” tandasnya.

Toisutta berharap seminar internasional tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi akademik, tetapi juga mampu melahirkan gagasan, rekomendasi dan pemikiran konstruktif yang dapat diterapkan dalam perbaikan tata kelola sumber daya alam. (MT-01)