TUAL, MalukuTerkini.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tual menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Yarler Tahun Anggaran 2020.

Dalam perkara tersebut, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp500 juta dari total nilai kontrak proyek sebesar Rp1,24 miliar.

Penetapan keempat tersangka dilakukan oleh Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Tual Senin (16/11/2026).

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Intelijen Kejari Tual, Budi Setiawan, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Johanes Riky Felubun di Kantor Kejari Tual, Senin (16/11/2026)


“Keempat orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial ASR (PPK), OSP *Direktur CV Bersatu Jaya), MR (Ketua Pokja) dan CS (Wakil Direktur CV Bersatu Jaya). Penetapan status hukum tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2020,” ungkap Budi.

Berdasarkan hasil penyidikan, jelasnya, proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah Yarler memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.241.622.133,64. yang Bersumber dari Dana APBD Tahun 2020 melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tual.

“Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan sejumlah indikasi penyimpangan, termasuk dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) serta ketidaksesuaian pekerjaan fisik dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB),” jelasnya.

Sementara itu, kataya, berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara, nilai kerugian dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai Rp500 juta.

“Temuan ini menjadi salah satu dasar bagi penyidik untuk meningkatkan penanganan perkara hingga penetapan empat orang sebagai tersangka,” katanya.

Ia merincikan, pasal Sangkaan terhadap tersangka ASP, OSP dan CS yaitu Primair:     Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi  Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Subsidair: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan pasal Sangkaan Terhadap tersangka MR yaitu Primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Subsidair: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 20 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Usai penetapan tersangka, penyidik Kejari Tual langsung melakukan penahanan terhadap keempat orang tersebut selama 20 hari, terhitung sejak 16 November – 5 Desember 2026. Penahanan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tual. (MT-04)