AMBON, MalukuTerkini.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) menegaskan skor integritas daerah berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian tersebut dinilai menjadi gambaran adanya perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan upaya pencegahan korupsi di daerah itu.
Juru Bicara Pemkab SBT, Ahmad Mony, kepada malukuterkini.com di Bula, Jumat (20/11/2026), menjelaskan skor SPI Kabupaten SBT pada 2025 mencapai 65,74, meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar 52,93.
“Informasi mengenai hasil SPI KPK yang berkembang di tengah masyarakat perlu dipahami secara utuh berdasarkan data dan indikator penilaian yang telah ditetapkan KPK,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, informasi yang menyebut Kabupaten SBT sebagai daerah dengan tingkat kerawanan korupsi tertinggi di Provinsi Maluku merupakan penafsiran yang tidak tepat terhadap hasil survei tersebut.
“Berdasarkan data pada laman resmi SPI KPK, Kabupaten SBT memperoleh skor indeks integritas sebesar 65,74. Angka ini harus dibaca sesuai indikator penilaian yang ditetapkan KPK, bukan ditafsirkan secara keliru,” tandasnya.
Berdasarkan data SPI KPK Tahun 2025, rincinya Kabupaten SBT menempati urutan kelima terendah dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
“Posisi tersebut berada di atas Kabupaten Kepulauan Aru dengan skor 58,41, Kabupaten Buru Selatan 61,97, Kabupaten Maluku Barat Daya 64,40, dan Kabupaten Seram Bagian Barat 65,35,” rincinya.
Ia menjelaskan, dalam penilaian SPI, semakin tinggi skor yang diperoleh suatu daerah, semakin baik tingkat integritasnya. KPK menetapkan tiga klasifikasi penilaian, yakni kategori Rentan dengan skor 0–72,9, Waspada 73–77,9, dan Terjaga 78–100,” .
“Dengan skor 65,74, Kabupaten SBT masih berada dalam kategori Rentan. Namun, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terdapat peningkatan sebesar 12,81 poin,” jelasnya.
Peningkatan tersebut, katany, dinilai menunjukkan perkembangan positif dalam upaya pembenahan tata kelola pemerintahan, peningkatan integritas aparatur, serta penguatan langkah-langkah pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab SBT.
Sementara itu, hasil SPI KPK Tahun 2025 mencatat indeks integritas nasional sebesar 72,32 dan masih berada dalam kategori Rentan. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku juga tercatat memperoleh skor di bawah rata-rata nasional dan berada dalam kategori yang sama. Kota Ambon menjadi daerah dengan skor SPI tertinggi di Provinsi Maluku, yakni 71,55.
“Dalam hasil survei tersebut, KPK bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI turut memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut antara lain berkaitan dengan pembenahan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar semakin transparan dan akuntabel,” ricinya.
Ahmad Mony mengatakan, hasil SPI harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Karena itu, Pemkab SBT berharap masyarakat dapat memahami hasil survei tersebut secara proporsional dan tidak terjebak pada penafsiran yang keliru,” katanya.
Ia menambahkan, Pemkab SBT berkomitmen melanjutkan pembenahan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Yang terpenting, hasil SPI ini menjadi bahan evaluasi dan motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan. Kami berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tandasnya. (MT-07)

