JAKARTA, MalukuTerkini.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara meraih penghargaan sebagai salah satu pemerintah daerah terbaik dalam kategori Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah tingkat provinsi pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Maluku dan Nusa Tenggara.

Penghargaan tersebut diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (20/11/2026) malam.

Dalam kategori tersebut, Provinsi Maluku Utara menempati posisi pertama, disusul Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan potensi wilayah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemberian apresiasi tersebut bertujuan memacu pemerintah daerah agar terus meningkatkan kinerja dan berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, kompetisi yang sehat antardaerah diharapkan dapat mendorong setiap kepala daerah menunjukkan capaian terbaik berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing.

Dalam sambutannya, Tito menegaskan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.

“Karena kita prosesnya yang menarget 8 persen. Pertumbuhan ekonomi menurut saya angka yang sangat penting bahkan paling penting bagi seluruh kepala daerah untuk menilai kinerja kepala daerah,” tandasnya.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi mencerminkan berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi hingga kemampuan daerah meningkatkan ekspor.

Karena itu, pemerintah daerah didorong membangun ekosistem yang kondusif bagi investasi dan kegiatan usaha. Potensi ekonomi lokal, termasuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), juga perlu terus dikembangkan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Selain kategori pertumbuhan ekonomi, Kemendagri juga memberikan penghargaan untuk kategori Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Terbaik serta Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk kategori Forkopimda Terbaik, penghargaan diberikan kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara.

Sementara itu, kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat kabupaten diraih Kabupaten Ende, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Pulau Morotai. Untuk tingkat kota, penghargaan diberikan kepada Kota Bima, Kota Kupang, dan Kota Mataram.

Pada kategori Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah tingkat kabupaten, tiga penerima penghargaan yakni Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Timur. Adapun tingkat kota diraih Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, dan Kota Ambon.

Tito juga menyoroti pentingnya kekompakan Forkopimda dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam menangani berbagai persoalan di daerah.

“Kekompakan forum koordinasi ini sangat penting untuk menyelesaikan berbagai masalah. Masalah bencana misalnya, perlu ada TNI, ada Polri,” ujarnya.

Selain itu, penguatan administrasi kependudukan menjadi perhatian pemerintah pusat karena data kependudukan memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan dan pelayanan publik.

“Data Dukcapil sangat-sangat diperlukan, baik di masa lalu, saat ini dan ke depan. Data Dukcapil ini adalah data yang paling lengkap tentang penduduk Indonesia bahkan menggunakan biometrik,” jelasnya.

Kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Maluku dan Nusa Tenggara turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, dan Akhmad Wiyagus. (MT-08)