AMBON, MalukuTerkini.com – PT PLN (Persero) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Papua Barat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi antara PLN Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua (UIP MPA), PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat (UIW PPB), dan Kejati Papua Barat di Manokwari, Kamis (22/10/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan proyek ketenagalistrikan.
Melalui komunikasi yang terbuka dan sinergi dengan pemangku kepentingan, PLN berupaya memastikan pembangunan infrastruktur kelistrikan berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
General Manager PLN UIP MPA, Abdul Haris, hadir bersama General Manager PLN UIW Papua dan Papua Barat, Robert Rumsawur, Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP MPA, Edy Roy Antonius, Manager Unit Pelaksana Proyek Maluku dan Papua 3 (UPP MPA 3), Reza Aditya Rizkiyanto, serta Manager Hukum Papua, Louisa Bofe.
Rombongan PLN diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, I Putu Gede Astawa.
General Manager PLN UIP MPA, Abdul Haris, menjelaskan sinergi dengan Kejati Papua Barat merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
“Koordinasi dengan para pemangku kepentingan diperlukan agar berbagai tantangan dalam pelaksanaan proyek dapat diidentifikasi dan ditangani sesuai ketentuan. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Melalui audiensi ini, kami berharap koordinasi dengan Kejati Papua Barat semakin kuat sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan lancar, dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan infrastruktur kelstrikan yang andal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu Kajati Papua Barat, I Putu Gede Astawa menyambut baik koordinasi yang dibangun bersama PLN. Sinergi antarlembaga dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum.
“Koordinasi seperti ini penting untuk membangun kesamaan pemahaman dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Kami berharap komunikasi antara PLN dan Kejati Papua Barat dapat terus terjalin dengan baik, sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.(MT-07)
