AMBON, MalukuTerkini.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, membantah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara.
Bahlil bahkan menegaskan kesiapannya melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang menyebut namanya tanpa dasar yang jelas.
Penegasan tersebut disampaikan Bahlil kepada wartawan usai melantik DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, di Ambon, Sabtu (7/11/2026).
Bahlil menegaskan, dugaan penyadapan yang disebut menyasar kepala negara dan sejumlah pejabat lainnya harus diusut secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
“Kita meminta kepada aparat untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan transparan, agar semuanya menjadi terang-benderang,” tandasnya..
Ia mengaku dirinya juga termasuk pihak yang disebut menjadi sasaran penyadapan. Namun, Bahlil membantah informasi yang mengaitkan dirinya dengan dugaan pertemuan bersama sejumlah ketua umum partai politik beberapa jam sebelum isu penyadapan mencuat.
Bahlil mengaku baru mengetahui namanya terseret dalam isu tersebut setelah membaca pemberitaan ketika turun dari pesawat.
“Saya juga tidak tahu ketua umum partainya siapa. Tapi tadi pagi saya baca, setelah turun pesawat, isu itu mengarah kepada saya. Jadi, saya katakan bahwa itu sama sekali tidak benar,” ungkapnya.
Bahlil pun mengingatkan semua pihak agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terutama yang berpotensi merugikan nama baik seseorang.
“Tuduhan tanpa bukti tidak boleh dibiarkan berkembang begitu saja,” tandasnya.
Ia bahkan memastikan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang telah menyebut namanya dalam isu dugaan penyadapan tersebut.
“Saya meminta agar jangan salah bicara. Kepada beberapa orang yang sudah menyebut nama saya, saya akan memberikan somasi dalam waktu tertentu. Jika tidak, saya akan melakukan proses hukum,” tandasnya.
Menurut Bahlil, kehidupan demokrasi harus tetap berjalan dengan mengedepankan etika, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap sesama.
“Kebebasan berpendapat, tidak seharusnya dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang belum teruji kebenarannya. Kita ini negara demokrasi, tetapi demokrasi yang bermartabat. Jangan semua hal dibicarakan dengan informasi yang tidak benar dan bisa mengarah kepada fitnah. Itu tidak bagus. Kita harus saling menghargai,” ungkapnya. (MT-04)
