AMBON, MalukuTerkini.com – Persoalan kewenangan negara dan hak masyarakat hukum adat dalam penguasaan serta pengelolaan hutan adat menjadi perhatian Fakultas Hukum (FH) Universitas Pattimura (Unpatti).
Isu tersebut dibedah melalui seminar internasional yang mempertemukan sejumlah akademisi dari dalam dan luar negeri di Auditorium FH Unpatti, Ambon, Kamis (5/11/2026).
Seminar yang diselenggarakan bersama Departemen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara itu mengangkat tema “State Sovereignty Versus the Right of Indigenous People Over the Control of Customary Forest Areas”.
Seminar tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antara kedaulatan negara dan hak masyarakat hukum adat dalam penguasaan, pengelolaan, serta perlindungan wilayah hutan adat.
Selain itu, seminar menjadi ruang pertukaran perspektif akademis mengenai kedudukan masyarakat hukum adat dalam tata kelola sumber daya alam, khususnya di wilayah Maluku.
Dekan FH Unpatti, Prof. Dr. Adonia Ivonne Laturette, S.H., M.H., menjelaskan persoalan penguasaan hutan adat masih menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian serius, termasuk di Maluku.
“Persoalan tersebut tidak terlepas dari hubungan antara kewenangan negara dan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah serta kawasan hutan adat. “Persoalan tersebut berkaitan erat dengan hubungan antara kewenangan negara dan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah serta hutan adat,” jelasnya.
Ia mengatakan, hutan adat memiliki kedudukan, peran, dan fungsi tersendiri bagi kehidupan masyarakat hukum adat. Karena itu, pengelolaannya harus mempertimbangkan keberadaan serta hak-hak masyarakat yang secara turun-temurun memiliki hubungan dengan wilayah tersebut.
‘“Pengelolaannya perlu memperhatikan hak-hak masyarakat adat sekaligus membangun hubungan dan kerja sama dengan negara agar manfaat sumber daya hutan dapat dirasakan secara bersama,” katanya.
Laturette berharap seminar internasional tersebut dapat mendorong pemerintah semakin memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, terutama menyangkut penguasaan dan pengelolaan hutan adat.
“Kehadiran para narasumber dengan keahlian dan perspektif berbeda juga diharapkan memperkaya kajian akademis serta menghasilkan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan FH Unpatti dan kepentingan bangsa,” ungkapnya.
Ia menegaskan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Ketentuan tersebut mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya.
Seminar internasional ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Prof. Timo Kaartinen, Ph.D (Faculty of Social Sciences, University of Helsinki); Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum (Akademisi FH Universitas Tarumanagara); serta Dr. Jemmy Jefry Pietersz, S.H., M.H (Akademisi FH Unpatti).
Diskusi dipandu Dr. Revency Vania Rugebregth, S.H., M.H., selaku moderator. (MT-01)

