AMBON, MalukuTerkini.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Ambon untuk memperkuat perlindungan hukum dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk pelaku usaha penyandang disabilitas.
Kolaborasi tersebut diarahkan pada edukasi, pendampingan, hingga fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, khususnya merek produk UMKM agar memiliki perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai tambah produk.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Maluku, Farida Wahid, menyampaikan hal tersebut saat memberikan materi dalam kegiatan HIPMI Business Protection and UMKM Empowerment Forum yang berlangsung di Ambon, Jumat (13/11/2026).
Farida mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat sekitar 952 UMKM penyandang disabilitas di Kota Ambon. Potensi tersebut membutuhkan perhatian dan pendampingan agar produk yang dihasilkan memiliki perlindungan hukum melalui pendaftaran merek.
Menurutnya, masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan merek produknya. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bersama, terutama untuk mencegah merek yang telah dibangun dan dikenal masyarakat justru didaftarkan atau diambil alih pihak lain.
“Kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku dengan senang hati siap mendampingi. Saya sudah menyampaikan kepada teman-teman bahwa setiap kali Kementerian Hukum hadir, harus ada progres nyata, terutama dalam hal pendaftaran merek,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pendaftaran merek bukan sekadar memenuhi aspek administrasi, tetapi menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap identitas produk yang dikembangkan pelaku UMKM.
Farida juga berharap kepemilikan merek dan sertifikat merek dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam mempermudah pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan dari perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya.
Selain UMKM, Kanwil Kemenkum Maluku juga siap memberikan pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif yang tersebar dalam 17 subsektor, termasuk musisi dan pencipta karya melalui layanan perlindungan hak cipta.
Menurutnya, potensi kekayaan intelektual di Maluku sangat besar. Karena itu, capaian 1.304 pendaftaran kekayaan intelektual pada tahun ini dinilai masih dapat ditingkatkan, bahkan ditargetkan menembus 2.000 pendaftaran.
“Kami berharap HIPMI dapat bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum, termasuk mendorong fasilitasi dari pemerintah daerah melalui regulasi atau peraturan daerah tentang perlindungan kekayaan intelektual,” harapnya.
Farida turut menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi, dalam membantu pelaku UMKM memperoleh keringanan biaya pendaftaran merek.
Ia menjelaskan, biaya pendaftaran merek dapat mencapai Rp2,8 juta apabila pelaku UMKM tidak memiliki surat rekomendasi dari Dinas Koperasi. Namun, dengan sertifikat atau rekomendasi dari instansi tersebut, biaya pendaftaran dapat ditekan menjadi Rp500 ribu.
Karena itu, dukungan Dinas Koperasi sangat dibutuhkan agar semakin banyak pelaku UMKM, terutama kelompok usaha kecil dan penyandang disabilitas, mampu mendaftarkan merek produknya.
Tidak hanya perlindungan kekayaan intelektual, Kanwil Kemenkum Maluku juga membuka ruang konsultasi berbagai layanan administrasi hukum umum, seperti perseroan perorangan, kenotariatan, jaminan fidusia, kewarganegaraan, yayasan, perkumpulan hingga badan usaha lainnya.
Farida menilai legalitas perseroan perorangan juga penting bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya secara lebih profesional dan memiliki kepastian hukum.
Ia mengapresiasi HIPMI yang telah mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam forum tersebut. Dirinya berharap pertemuan ini tidak berhenti sebatas diskusi, tetapi ditindaklanjuti dengan program edukasi dan pendampingan secara berkelanjutan.
“Kami berharap kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada para pelaku UMKM. Potensi yang dimiliki Maluku harus didukung dengan perlindungan hukum agar usaha dan karya masyarakat semakin berkembang,” tandasnya. (MT-04)
