AMBON, MalukuTerkini.com – Dua proyek pembangunan jalan lapen di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Tahun Anggaran 2025 diduga menjadi ladang korupsi.
Proyek bernilai kontrak total lebih dari Rp9,35 miliar tersebut ternyata tidak menunjukkan realisasi pekerjaan alias progres fisik nol persen hingga masa kontrak berakhir.
Akibatnya, negara mengalami kerugian keuangan mencapai Rp2.483.685.383 atau sekitar Rp2,48 miliar.
Dalam perkara ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya (MBD) menetapkan tiga pejabat sebagai tersangka, masing-masing ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL selaku PPTK pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, dan DRL selaku PPTK peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari MBD, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, kepada wartawan di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Kamis (12/11/2026) mengaku hasil penyidikan menemukan sejumlah dugaan kelalaian dalam pelaksanaan dan pengendalian kedua proyek tersebut.
“Dua pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten MBD itu masing-masing memiliki nilai kontrak Rp5.343.934.000 untuk Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Rp4.009.385.000 untuk Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan,” ungkapnya.
Ia merincikan, kedua paket pekerjaan dimenangkan PT Cie Elegan Construction melalui tender pada 12 September 2025. Kontrak kemudian ditandatangani pada 10 Oktober 2025 oleh PPK Isaskar Daukar dan pihak penyedia, Denny Tengens.
“Namun hingga masa kontrak berakhir, tidak ditemukan prestasi pekerjaan yang terpasang. Hasil pemeriksaan ahli fisik menyatakan kedua proyek seharusnya telah mencapai progres 100 persen pada 2025, tetapi kenyataannya hanya nol persen,” rincinya.
Salah satu temuan penting penyidik berkaitan dengan dugaan kelalaian ID selaku PPK dalam menjalankan fungsi pengendalian kontrak.
“Penyidik menemukan ID diduga tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak meminta laporan dari konsultan pengawas, serta tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan PPTK maupun pihak penyedia,” ungkapnya.
Bahkan, ketika pekerjaan tidak menunjukkan perkembangan fisik, PPK diduga tidak mengambil langkah pengamanan kontrak secara maksimal.
“Penyidik juga menemukan jaminan uang muka sebesar Rp2.483.685.383 tidak dicairkan, meskipun pekerjaan tidak berjalan,” jelasnya.
Dalam proses pemutusan kontrak, katanya, PPK hanya menerbitkan dua surat teguran, masing-masing pada 17 November dan 15 Desember 2025. Tahapan lainnya, seperti teguran ketiga, Show Cause Meeting (SCM), penyusunan rencana pemutusan kontrak hingga addendum kontrak, diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Dugaan kelalaian tidak hanya diarahkan kepada PPK. Dua PPTK, yakni OL dan DRL, juga diduga tidak menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian teknis sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
“Keduanya disebut tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak memantau perkembangan teknis, tidak berkoordinasi dengan konsultan pengawas, serta tidak melaporkan kondisi pekerjaan kepada PPK. Padahal berdasarkan temuan penyidik, keduanya diduga telah mengetahui bahwa pekerjaan tidak menunjukkan progres, namun tidak mengambil langkah pengendalian maupun tindakan yang diperlukan,” ungkapnya
Besarnya kerugian negara dalam perkara ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026.
“Total kerugian mencapai Rp2.483.685.383. Nilai tersebut berkaitan dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan sesuai kontrak, sementara uang muka telah dicairkan dan jaminan uang muka tidak dicairkan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Dalam penyidikan, Kejari MBD telah memeriksa 27 saksi dan dua orang ahli. Penyidik juga mengantongi keterangan saksi, keterangan ahli, surat serta barang bukti yang telah disita.
Ketiga tersangka kini telah ditahan selama 20 hari terhitung sejak Kamis (12/11/2026).
Dia menegaskan penyidikan masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan keterlibatan berdasarkan alat bukti yang sah.
“Kasus ini menjadi sorotan karena dua proyek infrastruktur jalan yang menelan anggaran miliaran rupiah justru tidak terealisasi, sementara kerugian keuangan negara mencapai Rp2,48 miliar,” tandasnya. (MT-04)
