AMBON, MalukuTerkini.com – Empat tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 dan 2019, segera diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.
Kepastian tersebut diperoleh setelah JPU menyatakan berkas perkara lengkap Senin (9/11/2026). Sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku kembali mengirimkan berkas perkara pada 26 Oktober 2026 untuk memenuhi petunjuk dan kelengkapan yang diminta pihak kejaksaan.
Dalam perkara ini, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka masing-masing berinisial AM, IL, SWU, dan FR. Dugaan penyalahgunaan anggaran desa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp935.978.124,40 atau sekitar Rp935,9 juta.
Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Maluku, AKBP Handy Senonugroho menjelaskan, penyidik telah melaksanakan seluruh rangkaian proses penyidikan, termasuk melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum.
“Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah melakukan proses penyidikan secara bertahap dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk memenuhi kelengkapan berkas perkara. Setelah dilakukan pengiriman kembali berkas perkara pada 26 Oktober 2026, pada 9 November 2026 JPU menyatakan berkas perkara telah lengkap atau P-21,” jelas AKBP Handy di Ambon, Selasa (10/11/2026).
Ia mengaku, perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan ADD dan DD Negeri Tengah-Tengah selama dua tahun anggaran, yakni 2018 dan 2019. Berdasarkan hasil penghitungan, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp935.978.124,40.
“Dengan status berkas perkara yang telah dinyatakan P-21, proses hukum selanjutnya memasuki tahap penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau Tahap II kepada JPU,” ungkapnya.
Kendati demikian katanya, pelaksanaan Tahap II masih menunggu hasil koordinasi antara penyidik atau penyidik pembantu dengan Jaksa Penuntut Umum P-16 pada Kejaksaan Tinggi Maluku untuk memastikan kesiapan serta waktu penyerahan.
“Dengan telah dinyatakannya berkas perkara P-21, tahapan selanjutnya adalah penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum atau Tahap II. Namun, pelaksanaannya saat ini masih menunggu hasil koordinasi antara penyidik/penyidik pembantu dengan Jaksa Penuntut Umum P-16 pada Kejaksaan Tinggi Maluku untuk menentukan kesiapan dan waktu pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut,” katanya.
AKBP Handy menegaskan, penyidik akan terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pihak kejaksaan agar penyerahan keempat tersangka beserta barang bukti dapat segera dilaksanakan. (MT-04)
