AMBON, MalukuTerkini.com – Korban malpraktik tindakan kecantikan di eR’eL Clinic Ambon, Inneke Tandiari didampingi kuasa hukumnya Mona Lappy, membeberkan kronologi tindakan suntik mesoterapi yang berujung pada pembengkakan, peradangan hingga munculnya kumpulan nanah pada bagian wajah dan bawah dagunya.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (9/11/2026), Tandiari mengungkapkan sejumlah hal yang menurutnya perlu mendapat penjelasan dari pihak klinik, mulai dari proses penyuntikan, identitas produk yang digunakan, penanganan medis setelah muncul komplikasi, hingga persoalan pertanggungjawaban biaya pengobatan.
Korban mengaku awalnya menghubungi dr. Lisa H. Asali, M.Kes-Est., melalui WhatsApp sekitar pukul 15.00 WIT untuk menanyakan jadwal tindakan suntik meso. Namun, pesan tersebut baru mendapat balasan sekitar pukul 19.00 WIT.
Sebelumnya, sekitar pukul 17.30 WIT, korban mengaku sudah berada di klinik dan menjalani konsultasi dengan dr. Rani P. Asali, M.Biomed sebelum dibawa ke ruang tindakan.
“Setelah konsultasi dengan dokter Rani, saya dibawa ke ruang tindakan. Saya diminta berbaring, kemudian seorang suster datang membawa sekitar empat sampai lima alat suntik berisi cairan untuk disuntikkan ke bagian pipi dan bawah dagu saya,” ungkapnya.
Dua hari setelah penyuntikan, korban mulai mengalami demam. Kondisi tersebut kemudian diikuti munculnya benjolan kecil pada bagian wajah.a
Pada 30 Maret 2025, korban menghubungi dokter Rani melalui pesan Instagram untuk menyampaikan keluhan. Benjolan yang awalnya kecil disebut semakin sakit, membengkak dan mengalami peradangan.
Korban kemudian diminta datang ke klinik pada 1 April 2025, bertepatan dengan Hari Raya Idulfitri.
Namun, korban mengaku tidak memperoleh penjelasan terlebih dahulu mengenai tindakan medis yang akan dilakukan.
“Ketika sampai di klinik, kondisi klinik sedang tutup. Tidak ada suster atau tenaga pendamping. Hanya ada dua dokter. Saya kemudian dibaringkan, disuntik anestesi, lalu dilakukan penyayatan untuk mengeluarkan benjolan tersebut,” bebernya.
Persoalan semakin berkembang ketika korban mulai mempertanyakan jenis obat yang disuntikkan ke tubuhnya.
Pada 7 April 2025, korban mengaku meminta foto dan nama produk mesoterapi kepada dokter Rani. Karena tidak memperoleh jawaban, pertanyaan serupa kemudian disampaikan kepada dokter Lisa.
Korban juga meminta penjelasan mengenai cairan yang digunakan ketika dilakukan penyayatan pada 1 April 2025. Saat itu, dokter Lisa disebut menjelaskan bahwa hanya diberikan suntikan anestesi.
Dalam pertemuan di klinik, korban mengaku baru mendapat informasi bahwa produk yang digunakan bernama V-Light Solution.
Melihat kondisi benjolan semakin membesar, pihak dokter kemudian menawarkan agar korban dibawa ke Surabaya untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Korban mengaku sempat meminta dirujuk ke Jakarta, tetapi pihak dokter menyarankan Surabaya dengan alasan terdapat trainer produk di daerah tersebut.
Korban selanjutnya dibawa menemui pihak yang disebut sebagai trainer di Sidoarjo, Jawa Timur.
Pada 8 April 2025, korban kembali menjalani tindakan medis. Namun, menurut pengakuannya, benjolan justru semakin membesar setelah tindakan tersebut.
Korban kemudian menjalani pemeriksaan dan tindakan lanjutan pada 10 April 2025. Sehari berselang, rasa sakit yang dialaminya masih cukup hebat, bahkan menjalar hingga bagian telinga.
Di tengah kondisi tersebut, korban mengaku tetap menyampaikan perkembangan kesehatannya kepada pihak klinik hampir setiap hari.
Pada 16 April 2025, korban kembali meminta foto kemasan produk yang disuntikkan kepadanya. Dokter kemudian mengirimkan foto produk bernama V-light Solution.
Korban mengaku melakukan pengecekan melalui BPOM, tetapi tidak menemukan produk tersebut dalam daftar yang diperiksanya.
Ketika meminta nomor registrasi BPOM, korban kembali menerima dokumentasi produk pada 17 April 2025. Namun, ia mengaku menemukan petunjuk penggunaan pada kemasan yang menyebutkan produk tersebut digunakan dengan cara dioleskan, bukan disuntikkan.
Korban juga mempertanyakan perbedaan nama produk yang sebelumnya disebutkan, yaitu V-Light Solution, Dermaqual dan V-Light Solution.
Persoalan identitas produk serta kesesuaian cara penggunaannya menjadi salah satu hal yang menurut korban harus dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait.
Setelah menjalani sejumlah penanganan di Surabaya, korban kemudian menuju Jakarta untuk mencari penanganan medis lanjutan.
Di Jakarta, korban menjalani pemeriksaan oleh tiga dokter estetika. Dari pemeriksaan tersebut, korban mengaku mendapat penjelasan benjolan yang dialaminya berkaitan dengan titik-titik kelenjar getah bening.
Korban kemudian disarankan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI).
Berdasarkan hasil pemeriksaan RSPI, korban mengaku mendapatkan keterangan adanya pembengkakan kelenjar getah bening serta kumpulan nanah (pus) dan darah pada jaringan lemak.
Korban juga mengungkapkan dirinya memperoleh informasi medis dan jurnal dari salah satu dokter estetika di Jakarta terkait penggunaan produk DCA pada pasien dengan kondisi tiroid.
Informasi tersebut kemudian menjadi dasar korban mempertanyakan kepada dokter Lisa mengenai alasan produk tersebut tetap disuntikkan kepadanya, sementara dirinya merupakan pasien dengan riwayat gangguan tiroid.
“Saya mempertanyakan mengapa DCA tetap disuntikkan kepada saya, padahal saya pasien tiroid. Namun, dokter Lisa tidak dapat memberikan jawaban dan justru menyarankan saya berkonsultasi dengan dokter bedah,” ungkapnya.
Korban mengaku persoalan tersebut semakin memperkuat tuntutannya agar pihak klinik memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan medis yang telah dijalaninya.
Selain persoalan medis, korban juga meluruskan informasi mengenai uang Rp15 juta dan tawaran Rp25 juta yang disebut-sebut dalam polemik tersebut.
Menurut Inneke, uang Rp15 juta bukanlah permintaan kompensasi, melainkan penggantian biaya yang telah dikeluarkannya selama berada di Jakarta.
Biaya tersebut meliputi tiket perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, akomodasi selama hampir dua minggu serta kebutuhan pengobatan lainnya.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan di Ambon pada 7 April 2025, pihak perusahaan PT Pesona Prima Alam sebelumnya menyampaikan seluruh biaya akan ditanggung apabila korban dibawa ke Pulau Jawa untuk mendapatkan penanganan.
Karena itu, korban meminta penggantian biaya berdasarkan bukti kuitansi.
“Saya tidak pernah meminta kompensasi dalam nominal tertentu. Yang saya minta adalah pertanggungjawaban atas tindakan medis dan dampak yang saya alami,” tegasnya.
Korban juga mengaku pernah mendapat tawaran uang Rp25 juta, tetapi tawaran tersebut ditolak karena dirinya menginginkan penggantian biaya berdasarkan kuitansi serta tanggung jawab biaya pengobatan sampai benar-benar sembuh.
Persoalan kemudian berlanjut pada 3 Mei 2025, Korban mengaku dokter Lisa sendiri yang menghubunginya melalui telepon dan menyampaikan kesediaan memberikan biaya operasi.
Ketika ditanya mengenai perkiraan biaya operasi, korban menyebut angka sekitar Rp50 juta berdasarkan informasi dokter bedah.
Dalam percakapan itu, menurut korban, pihak dokter menyampaikan bahwa Abi, perwakilan PT Pesona Prima Alami, akan membawa uang Rp50 juta untuk biaya operasi.
Korban kemudian meminta agar Rp15 juta ditambahkan sebagai penggantian biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya.
Namun, ia menegaskan bahwa Rp50 juta tersebut merupakan tawaran pihak dokter untuk pembiayaan operasi, bukan permintaan kompensasi darinya.
Korban bahkan menyarankan agar dana ditransfer dan pembayaran biaya operasi menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, khususnya pemeriksaan hormon tiroid, sehingga tindakan medis dapat dilakukan dengan aman.
Inneke juga membantah tudingan bahwa dirinya terus-menerus menelepon dan meminta uang kepada pihak klinik.
Menurutnya, justru dokter yang lebih dahulu menghubunginya untuk membicarakan pembiayaan operasi.
Ia juga mengungkapkan adanya komunikasi terkait kedatangan Abi yang disebut telah menunggu di depan unit klinik sejak siang hingga sekitar pukul 19.00 atau 20.00 WIT.
Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku diminta menunjukkan bukti pemeriksaan laboratorium atau invoice Prodia untuk memastikan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan darah.
Korban juga mempersoalkan dokumen yang diminta untuk ditandatangani.
Ia mengaku tidak mengetahui secara jelas isi dan tujuan dokumen tersebut sehingga meminta agar dokumen difoto dan dikirimkan terlebih dahulu untuk dipelajari.
“Saya sempat menanyakan apakah dokumen itu surat perjanjian atau surat perdamaian. Saya ingin mengetahui dengan jelas dokumen apa yang akan saya tandatangani,” jelasnya.
Korban menegaskan, dokumen tersebut bukan dibuat olehnya. Berdasarkan penjelasan Abi kepadanya, dokumen itu dibuat atas arahan dokter Rani dan Abi hanya diminta mencetak serta membawanya untuk diserahkan kepada korban.
Dalam dokumen tersebut juga tercantum angka Rp50 juta yang menurut korban merupakan tawaran pembiayaan operasi dari pihak dokter.
Hal lain yang dipersoalkan korban adalah informasi mengenai kondisi luka yang disebut telah pulih atau mulus dalam waktu dua bulan.
Inneke membantah klaim tersebut. Ia mengaku memiliki dokumentasi foto yang memperlihatkan kondisi benjolan dan pembengkakan masih terlihat pada 30 April.
Bahkan, pada 3 Mei 2025, ketika bertemu dokter bedah, kondisi tersebut menurutnya masih tampak jelas.
Korban menegaskan seluruh foto dan komunikasi perkembangan kesehatannya telah disampaikan kepada pihak dokter.
“Saya memiliki bukti foto kondisi luka. Kalau disebut dalam dua bulan sudah mulus atau sembuh, itu tidak sesuai dengan dokumentasi yang saya miliki,” tegasnya.
Melalui keterangan tersebut, korban berharap pihak klinik dan perusahaan memberikan penjelasan secara terbuka, tidak hanya terkait identitas serta penggunaan produk, tetapi juga penanganan medis dan tanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan.
Ia menegaskan, tuntutannya sejak awal bukan mencari keuntungan melalui kompensasi, melainkan memperoleh pertanggungjawaban atas dampak tindakan medis yang dialaminya hingga benar-benar dinyatakan pulih.
Terhadap tindakan ini, langkah hukum telah ditempuh selain itu upaya hukum banding terhadap Putusan perkara Nomor 138/Pdt.G/2026/PN Amb tersebut dibacakan pada Rabu (21/10/2026) yang Pada pokok perkara, majelis hakim juga menolak gugatan penggugat (Korban) seluruhnya serta menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 334.000.
“Putusan pengadilan dijatuhkan pada 21 Oktober 2026. Yang mana menolak gugatan penggugat dan juga menolak para tergugat eksekusi para tergugat untuk seluruhnya. Atas putusan tersebut, kami menyatakan mengajukan upaya hukum banding pada 26 Oktober 2026.
Selanjutnya, pada 27 Oktober 2026, permohonan banding telah diterima. Pemberitahuan juga telah disampaikan kepada pihak lawan melalui sistem e-Court sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang berlaku,” tandasnya.
Saat ini, pihaknya tengah mempersiapkan memori banding untuk disampaikan kepada pengadilan tingkat banding.
Selain menempuh upaya hukum banding, kami juga akan mengambil langkah hukum lainnya. Di antaranya, melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
Sementara itu, untuk dugaan pencemaran nama baik, kami akan menempuh jalur hukum melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).
“Kami juga berencana meminta bantuan dan melibatkan sejumlah lembaga terkait, di antaranya Ombudsman, Komnas Perempuan, serta Komisi Yudisial (KY),” tegasnya.
Langkah ini dilakukan agar seluruh proses, baik di Majelis Disiplin Profesi (MDP), laporan di Polda Maluku maupun proses persidangan, dapat dikawal bersama. Kami ingin memastikan seluruh tahapan berjalan secara transparan, objektif, serta mencerminkan rasa keadilan bagi korban. (MT-04)
