AMBON, MalukuYerkini.com – Pinjaman daerah bukan sekadar solusi pembiayaan pembangunan. Di balik kebijakan tersebut, tersimpan potensi penyimpangan yang dapat berujung pada persoalan hukum apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel.
Peringatan ini disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Resmen saat menjadi narasumber dalam Tayang Bincang Anindhacitya BPKP bertajuk “Pinjaman Daerah: Potensi Fraud dan Hak Rakyat untuk Mengawasi”, yang berlangsung di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Senin (9/11/2026).
Resmen hadir mewakili Kepala Kejati Maluku, Rudy Irmawan dalam forum yang mempertemukan unsur pemerintah, auditor, media, dan aparat penegak hukum itu. Ia membedah berbagai celah kecurangan dalam pengelolaan pinjaman daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
Menurut Resmen, pinjaman daerah tidak boleh hanya dilihat dari besarnya anggaran yang diperoleh, tetapi harus diukur berdasarkan kebutuhan pembangunan, kemampuan daerah membayar cicilan, manfaat bagi masyarakat, serta dampaknya terhadap struktur APBD pada tahun-tahun berikutnya.
“Praktik fraud bisa terjadi sejak tahap awal pengajuan pinjaman. Modusnya beragam, mulai dari rekayasa kebutuhan pembangunan, pembengkakan biaya, ketidaksiapan lahan, hingga penyusunan proyeksi pendapatan daerah yang tidak realistis,” ungkapnya.
Dikatakan, potensi penyimpangan juga bisa terjadi pada tahap persetujuan melalui dugaan permintaan imbalan untuk mempercepat proses atau mengabaikan persyaratan.
“Dalam proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan, celah kecurangan dapat berupa pengaturan pemenang tender, penggelembungan harga, pengurangan volume pekerjaan, penurunan kualitas proyek, hingga pembuatan berita acara yang tidak sesuai kondisi sebenarnya,” katanya.
Ia mengaku, auditor dan aparat penegak hukum memiliki peran berbeda tetapi saling berkaitan.
“Auditor memeriksa kesesuaian dokumen dengan kondisi lapangan, sedangkan aparat penegak hukum menelusuri perbuatan, keterlibatan, dan pertanggungjawaban masing-masing pihak berdasarkan alat bukti,” ungkapnya.
Namun, Resmen mengingatkan agar setiap indikasi penyimpangan tidak langsung disimpulkan sebagai tindak pidana.
“Kesamaan dokumen penawaran, kenaikan harga, maupun keterlambatan pekerjaan merupakan tanda awal yang harus diteliti lebih lanjut. Apalagi, Maluku merupakan daerah kepulauan dengan tantangan geografis yang memengaruhi biaya pembangunan. Pengiriman material, kondisi cuaca, aksesibilitas lokasi, hingga biaya mobilisasi dapat menyebabkan perbedaan harga antardaerah,” jelasnya..
Kendati demikian, kondisi geografis tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan laporan pekerjaan yang dinyatakan selesai, sementara kenyataannya belum dilaksanakan sesuai ketentuan.
Dalam perspektif hukum, Resmen juga menekankan pentingnya membedakan temuan administrasi, potensi kerugian negara, dan kerugian keuangan negara yang terbukti secara hukum.
Untuk perkara korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan secara nyata dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
Ia juga menegaskan, pertanggungjawaban pidana harus dilihat berdasarkan perbuatan dan peran masing-masing individu.
Seorang atasan tidak otomatis bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. Sebaliknya, pihak yang mengendalikan rekayasa juga tidak serta-merta terbebas dari pertanggungjawaban hanya karena tidak menandatangani dokumen tertentu.
Resmen menjelaskan, setiap pengaduan atau temuan dugaan penyimpangan harus melalui mekanisme penanganan perkara, mulai dari penelaahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan.
Pelapor tidak diwajibkan membuktikan seluruh unsur tindak pidana. Sebab, pengumpulan dan pengujian alat bukti merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (MT-04)
