AMBON, MalukuTerkini.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menjalin kerja sama dengan Polda Maluku Senin (9/11/2026).
Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku.
Langkah ini diambil untuk memperkuat koordinasi di bidang hukum, mencakup pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), pembinaan hukum, serta penyusunan peraturan perundang-undangan. Melalui kerja sama ini, kedua institusi berkomitmen memperluas akses layanan hukum, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Fokus utamanya mencakup edukasi hukum terpadu dan pelindungan KI bagi para pelaku ekonomi kreatif serta UMKM.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Farida Wahid mengaku kolaborasi ini merupakan langkah nyata untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih inklusif.
“Penandatanganan PKS ini menjadi langkah strategis memperkuat sinergi kami dengan Polda, sekaligus mewujudkan pelayanan hukum yang terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku,” ungkapnya.
Ia mengatakan, setelah penandatanganan ini, kedua pihak akan segera menyusun rencana aksi bersama serta mengoptimalkan koordinasi teknis di lapangan.
“Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala akan dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh poin kesepakatan berjalan efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat,” katanya. (MT-04)
