AMBON, MalukuTerkini.com – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Siwang, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Tahun Anggaran 2020, berinisial AS sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.
Penetapan tersangka dilakukan pada Rabu (11/11/2026), setelah penyidik mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.
Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Maluku, AKBP Handy Senonugroho, di Ambon, Jumat (13/11/2026), menjelaskan penetapan AS sebagai tersangka merupakan hasil rangkaian proses penyidikan, termasuk pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan terhadap berbagai aspek pelaksanaan proyek.
“Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan yang telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperkuat melalui mekanisme gelar perkara,” jelasnya.
Berdasarkan hasil penyidikan, rincinya, AS diketahui tidak hanya menjabat sebagai PPK dalam proyek tersebut, tetapi juga diduga berperan mengendalikan perusahaan penyedia yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp1.889.672.552,81 atau sekitar Rp1,88 miliar. Nilai kerugian tersebut berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif tertanggal 6 Agustus 2026.” rincinya.
Handy meegaskan, hasil pemeriksaan investigatif BPK RI menjadi salah satu dasar penting dalam mengungkap dugaan korupsi pada proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Siwang tersebut.
“Penanganan perkara ini tidak berhenti pada penetapan tersangka. Penyidik akan terus mendalami fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses penyidikan untuk memastikan seluruh aspek pertanggungjawaban pidana dapat dibuktikan secara objektif,” tandasnya.
Ia memastikan seluruh proses penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hukum dengan mengedepankan kecermatan dalam pembuktian serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Setiap perkembangan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” ungkapnya. (MT-04)
