AMBON, MalukuTerkini.com – Penyidikan dugaan korupsi pengelolaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 mulai bergerak lebih jauh.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menggeledah dua lokasi sekaligus yaitu kantor Disdikbud Maluku dan rumah pribadi seorang bendahara di kawasan UIN Ambon, Selasa (17/11/2026).
Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik membawa delapan boks dokumen yang dinilai penting untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan pengelolaan anggaran.
Tak hanya dokumen, sejumlah telepon genggam, hard disk hingga flashdisk milik beberapa pegawai atau saksi turut diamankan.
Penggeledahan di Kantor Disdikbud Maluku berlangsung sejak pagi hingga sekitar pukul 12.00 WIT.
Tim penyidik dipimpin langsung Kasi Penyidikan Kejati Maluku, Aser Jongker Orno didampingi sejumlah penyidik lainnya. Mereka mengenakan rompi Pidsus dan mendapat pengawalan personel TNI.
Setibanya di lokasi, penyidik langsung bergerak memeriksa sejumlah ruangan kerja.
Aktivitas perkantoran yang semula berjalan normal berubah ketika tim kejaksaan mulai menyisir ruangan dan mengamankan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran.
Kepada malukuterkini.com, Aser Jongker Orno menjelaskan, penggeledahan dilakukan secara bersamaan di dua lokasi sebagai bagian dari upaya memperkuat alat bukti dalam perkara yang kini telah memasuki tahap penyidikan.
“Hari ini kita melakukan penggeledahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku dan salah satu rumah milik bendahara di kawasan STAIN Ambon,” jelas Orno.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan mengumpulkan dan memperdalam bukti guna menelusuri pihak-pihak yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
“Tentu untuk kumpulkan bukti, perdalam bukti sehingga kita mengetahui siapa saja yang akan bertanggung jawab dalam kasus ini,” ungkapnya.
Dari hasil penggeledahan, sebanyak tujuh boks dokumen diamankan dari Kantor Disdikbud Maluku. Dokumen tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025. Sementara satu boks lainnya disita dari rumah pribadi bendahara di kawasan STAIN Ambon.
“Ada dokumen tujuh boks untuk tahun 2025 di Kantor Dinas Pendidikan Maluku dan satu boks di STAIN. Jadi total delapan boks yang menurut kami dianggap penting. Ada juga handphone, hard disk dan flashdisk milik beberapa pegawai atau saksi,” rinci Orno.
Seluruh barang yang diamankan selanjutnya akan diteliti dan didalami penyidik untuk memperkuat pembuktian sekaligus menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di lingkungan Disdikbud Maluku.
Namun, Orno belum bersedia mengungkap lebih jauh materi penyidikan maupun kemungkinan pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut.
Termasuk soal besaran kerugian keuangan negara, Kejati Maluku mengaku belum dapat memastikannya. Penyidik masih melakukan pendalaman sehingga belum ingin berspekulasi mengenai angka kerugian negara.
“Untuk kerugian negara belum bisa pastikan. Saya juga belum mau bereksplorasi. Tunggu saja,” tandasnya. (MT-04)

