AMBON, MalukuTerkini.com – Perjuangan mendorong pengesahan Undang-Undang (UU) Kepulauan membutuhkan kajian mendalam, argumentasi kuat, serta dukungan berbagai pihak, terutama perguruan tinggi.

Pasalnya, upaya mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan dalam kebijakan pengalokasian anggaran nasional bukan perkara mudah karena harus mempertimbangkan kepentingan provinsi lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Drs. Samsuddin Abdul Kadir, M.Si, saat membawakan materi bertajuk “Kolaborasi Perguruan Tinggi Kepulauan dan Pemerintah Daerah untuk Membangun Ekonomi Biru Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat di Maluku Utara” pada Diskusi Kolaborasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Bersama Pemerintah Daerah di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Sabtu (21/11/2026).

Samsuddin menjelaskan, keberadaan UU Kepulauan menjadi salah satu perjuangan penting bagi daerah-daerah berciri kepulauan agar penghitungan alokasi anggaran tidak hanya didasarkan pada luas daratan, tetapi juga mempertimbangkan wilayah laut.

“Kalau cuma hitung darat, maka kita dapat kecil. Kalau hitung dengan laut, mudah-mudahan uang kita bisa dapat lebih banyak. Itu yang sedang kita perjuangkan,” jeladnya.

Kendati demikian, menurutnya, perjuangan tersebut menghadapi tantangan karena perubahan mekanisme pengalokasian anggaran berpotensi menimbulkan konsekuensi bagi provinsi lainnya.

Ia mencontohkan, terdapat sekitar 10 provinsi yang memperjuangkan agar wilayah laut turut diperhitungkan dalam pembagian anggaran. Sementara itu, apabila besaran dana yang dibagikan tetap, perubahan porsi untuk 10 provinsi tersebut berpotensi mengurangi alokasi bagi 28 provinsi lainnya.

Samsuddin mengaku, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki persentase tertentu dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang selanjutnya dibagikan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Karena itu, perubahan mekanisme pembagian membutuhkan dukungan politik yang kuat, termasuk persetujuan DPR RI.

“Jika ada yang ingin lebih besar, berarti kita membutuhkan persetujuan dari DPR RI yang 28 provinsi lainnya untuk bisa memberikan kepada kita. Oleh karena itu, perjuangannya bukan mudah,” ugkapnya.

Dijeladkan, gagasan mengenai UU Kepulauan sebenarnya telah diperjuangkan sejak sekitar 20 tahun lalu. Namun, pembahasannya baru mulai mendapatkan ruang pada tahun ini.

Olehnya itu, diperlukan kajian, diskusi, dan argumentasi yang kuat untuk memperjuangkan substansi undang-undang tersebut.

“Salah satu gagasan yang berkembang adalah agar penambahan alokasi bagi daerah kepulauan tidak mengambil porsi DAU yang selama ini dibagikan kepada daerah lain, melainkan melalui sumber pendanaan tambahan,” jelasnya.

Selain perjuangan regulasi, Samsuddin berharap adanya kolaborasi pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan.

“Kebijakan pembangunan sektor kelautan harus didukung hasil kajian ilmiah agar investasi yang digelontorkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal itu, dapat terjadi karena terdapat ketidaksesuaian antara potensi sumber daya alam, minat masyarakat, dan ketersediaan pasar,” ungkapnya.

Ia berharap, melalui kolaborasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi, potensi kelautan di provinsi-provinsi kepulauan dapat dikembangkan lebih luas melalui inovasi, penelitian, dan hilirisasi.

“Dengan demikian, ekonomi biru tidak sekadar menjadi konsep pembangunan, tetapi mampu menciptakan nilai tambah produk lokal, membuka peluang ekonomi, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan,” katanya. (MT-01)