Kapolda & DPRD Maluku Kembali Bahas Penanganan Konflik di Pulau Haruku

AMBON, MalukuTerkini.com – Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, kembali memenuhi undangan Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Kamis (14/4/2022).

Pertemuan untuk membicarakan terkait penanganan konflik di Pulau Haruku ini berlangsung di ruang rapat Komisi I  DPRD Provinsi Maluku.

Kepada wartawan di DPRD Maluku, Kapolda mengaku datang untuk menjelaskan beberapa hal yang diminta Komisi I DPRD terkait persoalan penanganan konflik antara Pelauw dan Kariu.

"Kami sudah menyampaikan, satu, permasalahan ini harus diselesaikan secara komprehensif, kita harus punya strategi baik jangka pendek, sedang, dan jangka panjangnya," ungkapnya.

Dikatakan, penanganan persoalan antara kedua negeri tersebut tidak harus diselesaikan secara parsial karena akan terulang kembali.

"Saya membangun komunikasi dengan DPRD agar akar permasalahan persoalan inilah yang harus ditangani dengan baik," katanya.

Ia mengungkapkan, akar persoalan konflik Pelauw-Kariu adalah sengketa batas lahan.

“Masalah status bidang tanah yang disengketakan tersebut harus segera diselesaikan dengan damai melalui cara adat atau dengan proses hukum. Ini agar ada kepastian hukum sehingga tidak terulang lagi di kemudian hari,” ungkapnya.

Menurutnya, akar persoalan konflik Pelauw dan Kariu, salah satu faktor pemicunya adalah sengketa status lokasi bidang tanah atau lahan yang diklaim masing-masing pihak.

Selama ini, ujar Kapolda, kedua negeri hidup rukun dan damai, sampai kemudian ada faktor pemicu yang saat ini sedang didalami penyebabnya. Persoalan itu tidak tiba-tiba datang dan menjadi besar seperti ini, pasti ada penyebab awalnya.

"Kebetulan sekarang memang terjadi di Pulau Haruku, ada Pelauw dan Kariu, ada Hulaliu dan Aboru, tapi ingat, bahwa di Maluku ini ada 52 titik konflik yang punya potensi yang sama, sehingga akar permasalahan inilah yang harus diselesaikan," harapnya.

Menyangkut persoalan batas-batas sengketa itu, Kapolda mengaku yang harus diturunkan adalah tim terpadu dari Pemerintah Daerah karena permasalahan itu tidak boleh diselesaikan versi masing-masing.

"Disitulah peran Pemkab Maluku Tengah yang ada menurunkan tim terpadu dalam persoalan ini. Harapan kita juga bisa berkoordinasi baik dengan kita, Pemprov dan DPRD, kita akan bantu itu," ujarnya.

Mengenai penegakan hukum dalam persoalan itu, Kapolda memastikan berjalan secara transparan, dan akuntabel. Saat ini, proses hukum sedang berjalan, dan kini dalam pemenuhan unsur pengumpulan alat bukti.

"Kita terkendala alat bukti minimnya saksi, kemudian banyak korban yang tidak bisa dilakukan otopsi. Ini salah satu kendala yang terjadi di lapangan, tapi kita tidak akan berhenti untuk melakukan penegakan hukum," jelasnya.

Kapolda juga mengaku telah menyampaikan dalam jangka pendek ini, warga Kariu di lokasi pengungsian sangat memerlukan segera perhatian dan penanganan khusus. Ini mengenai pemenuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatannya.

"Saya juga mendorong kepada Ketua Komisi I agar bisa dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah untuk penanganan ini karena masyarakat di sana sangat membutuhkan itu," pintanya.

Untuk menormalkan situasi dan kondisi di sana, Kapolda tidak henti-hentinya mendorong agar rekonsiliasi yang selama ini tertutup, dapat dibuka kembali ruangan itu dengan semangat damai.

"Rekonsiliasi harus terjaga sehingga rekonstruksi bisa berjalan dengan baik. Inilah keinginan kita, sehingga kita mengharapkan jangan ada pihak-pihak yang tidak memahami persoalan ini secara utuh, kemudian menyampaikan komentar-komentar, yang membuat langkah rekonsiliasi menjadi terhenti bahkan tidak berjalan, malah menimbulkan persoalan baru," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengaku, semua pertanyaan yang dilayangkan kepada Kapolda ternyata sudah dilakukan.

Bahkan Polda Maluku telah melaksanakan hal yang di luar tanggung jawabnya untuk membantu masyarakat Kariu di pengungsian termasuk juga masyarakat Pelauw.

"Termasuk penambahan personel yang dulu 25 sekarang sudah 50 orang. Jadi lima pertanyaan itu dari yang dimintakan semuanya sudah dilakukan secara terang benderang oleh pihak Polda, termasuk dengan penyelidikan kasus penembakan oleh OTK," jelasnya.

Amir Rumra memberikan apresiasi kepada Kapolda Maluku yang sudah melaksanakan tugas di luar daripada tanggung jawab sebenarnya, termasuk dengan menjaga kondisi keamanan.

"Jadi mengenai dugaan pidananya tidak semua harus di sampaikan ke publik, karena ada juga strategi dari Polda itu yang paling utama dan penting adalah bagaimana rekonsiliasi itu bisa terjadi dan masyarakat Kariu bisa kembali ke negerinya secara damai," tambah Yance Wenno, Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku.

Yance mengaku apa yang dilakukan oleh Polda Maluku terkait rekonsiliasi merupakan sesuatu yang paling penting. Sehingga pihaknya juga mengharapkan yang sama bisa segera terwujud.

"Jadi saya kira yang dilakukan oleh Pak Kapolda itu sudah sama sekali berjalan dengan baik, cuma memang ada penilaian-penilaian yang menganggap Polda belum bekerja maksimal, tapi itu sebenarnya cuma strategi saja terkait dengan penanganan perkara. Karena tidak semua harus dipublish ke publik," katanya. (MT-04)