Sekilas Info

GAMKI MBD Dorong Pemkab dan DPRD Rampungkan Perda Sopi

DPC GAMKI Kabupaten Maluku Barat Daya

AMBON – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD MBD untuk segera merampungkan Peraturan Daerah (Perda) Sopi.

“GAMKI mendukung semua langkah dan strategi Pemkab dalam kerjasama dengan para pihak untuk mengolah bahan baku Sopi menjadi produk olahan lain yang bernilai ekonomi dan berguna seperti gula merah, untuk kepentingan medis (alkohol, bethadine), untuk bio etanol, bahan bakar dan derivasi (merubah bentuk) lainnya. Langkah dan strategi ini sangat diperlukan demi menolong dan menjaga keberlangsungan mata pencaharian, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat khususnya para petani tifar di MBD,” ungkap Ketua DPC GAMKI Kabupaten MBD, Albert Efraim Kofit dalam rilisnya yang diterima malukuterkini.com, Kamis (11/7/2019).

Dalam rilis yang juga ditandatangani oleh Jefry Rehirakhy (Wakil Ketua Eksternal), Erny Mirpey (Sekretaris Eksternal) serta didukung simpatisan GAMKI, Semuel Hooru dan Dodie Tiwery tersebut, Albert Kofit juga menjelaskan, GAMKI memandang Sopi bernilai ekonomi, sebab sesuai data Dinas Perindagkop Kabupaten MBD terungkap total industri di MBD saat ini mencapai 1.598 ternyata 35% adalah berasal dari industri pembuat minuman Sopi.

“Industri tersebut memiliki nilai investasi Rp 400.769.000/tahun, sedangkan nilai produksi per tahun mencapai Rp 10.760.056.667. Oleh sebab itu, perlu diatur dengan Peraturan Bupati atau Perda agar mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran serta pengendalian yang memiliki standar dan tertanggung jawab.

“Dibutuhkan Peraturan Bupati dan Perda agar Sopi menjadi minuman yang legal dan berpotensial meningkatkan perekonomian daerah. Kami mendorong pihak eksekutif (Pemda) dan legislatif (Pimpinan dan Anggota DPRD) di Kabupaten MBD agar serius dan menganggap urgen untuk merampungkan Perda Sopi sebagai minuman tradisional bernilai budaya dan bernilai ekonomi. GAMKI siap memberi masukan dan mendukung semua tahapan pembuatan Perda dimaksud.

GAMKI MBD, jelas Albert Kofit, juga mendukung pihak Kepolisian melaksanakan tugas pengayoman dan menjaga ketertiban masyarakat.

“GAMKI tidak membenarkan masyarakat yang mengatasnamakan sopi sebagai minuman adatis untuk melakukan tindakan-tindakan anarki, keributan dan mengganggu keamanan bersama. Masalah yang timbul akibat salah menggunakan Sopi perlu mendapat tindakan tegas sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Sebagai organisasi pemuda yang berbasis di MBD, menurutnya, GAMKI tidak ingin agar oleh karena kepentingan politik praktis, kepentingan agama dan atau kepentingan apapun kemudian membuat masyarakat kehilangan nilai-nilai adatis dari simbol-simbol budaya serta unsur-unsur kebudayaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat di suatu wilayah.

“Salah satu simbol adatis yang masih dipelihara adalah Sopi. Sopi sejak dulu hingga kina masih merupakan minuman tradisional dan minuman adatis yang bernilai luhur dan sakral. Sopi lahir bersama pranata adat yang ada di MBD. Karenanya, tidak bisa dianggap illegal dan dilarang penggunaannya untuk kepentingan ritual adat, acara-acara khusus yang sudah menjadi budaya masyarakat MBD. Pada aspek ini, sopi menjadi alat pemersatu dan perekat rakyat MBD yang menghuni pulau-pulau, menjadi instrument memulihkan relasi orang basudara yang aman dan damai,” ungkapnya. (MT-03)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!