DPD GAMKI Maluku akan Bawa Isu Kewilayahan ke Kongres

AMBON – Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) akan membawa isu-isu terkait kewilayahan menjadi pergumulan Kongres XI GAMKI di Jakarta, 1 - 4 Agustus 2019.

“GAMKI akan melaksanakan amanat konstitusional, yakni Kongres XI GAMKI di Jakarta pada tanggal 1 - 4 Agustus 2019 . GAMKI Maluku yang terdiri dari 1 DPD dan 11 DPC akan mengirimkan delegasi yang semuanya berjumlah 111 orang delegasi kongres,” ungkap Ketua DPD GAMKI Maluku, Johan Rahantoknam kepada malukuterkini.com Minggu (28/7/2019).

Dikatakan, DPD GAMKI Maluku telah merumuskan sebuah pendekatan strategis untuk mencakapkan isu-isu kewilayahan/daerah yang akan diperjuangkan oleh delegasi GAMKI Maluku agar menjadi bagian dari pergumulan kongres dan sebagai masukan resmi bagi Pemprov Maluku maupun kabupaten/kota.

“Untuk itu kita telah menggelar Diskusi Grup Terfokus atau Focus Group Discussion (FGD) GAMKI Maluku, dengan tema “Membedah Problematika Pembangunan Daerah Maluku Multi Perspektif” (Integrasi Isu-Isu Strategis Pembangunan Maluku Dalam RPJMD Tahun 2019-2024), sesi 1 dengan topik “Pembangunan Kewilayahan Berbasis Potensi” yang menghadirkan nara sumber, Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin A Huwae, Plt Kepala Bappeda Provinsi Maluku Djalaluddin Salampessy dan Direktur Pasca Sarjana Unpatti Profesor Alex Retraubun. serta topik “Pembangunan Sumber Daya Manusia (Pembangunan Pendidikan)” dengan nara sumber Guru Besar Unpatti Profesor Gerson Ratumanan,” katanya.

Secara makro, menurutnya, beberapa isu strategis yang didiskusikan dalam FGD Sesi-1 hari ini dapat disimpulkan sebagai berikut untuk dimensi pembangunan kewilayahan berbasis potensi, maka harus didorong desentralisasi asimetris melalui produk hukum dan politik, agar Provinsi Maluku mendapat perlakuan khusus dengan kewenangan untuk mengelola ruang laut secara mandiri guna memantapkan posisi bersaing Indonesia dalam pergaulan internasional sebagai negara yang punya potensi kemaritiman yang besar.

Selain itu, strategi kebijakan pembangunan Maluku harus memperhitungkan realitas kondisi geografis, ketersediaan sumber daya alam, jaringan infrastruktur, kekuatan sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia.

“Strategi pembangunan juga harus mendorong integrasi sosial dan ekonomi antar wilayah secara baik, dengan memperhatikan potensi wilayah yang dikelola terintegratif dalam kerangka geo ekonomi wilayah yang solid dan kuat,” ungkapnya.

Tak hanya itu, kata Rahantoknam, perlu juga memastikan adanya akses yang baik bagi masyarakat terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi,seperti modal, teknologi, informasi, pasar dan lapangan kerja.

“Termasuk juga mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah-wilayah bertumbuh serta memastikan keterkaitan antar wilayah secara sistematis agar menjamin kepentingan mobilisasi manusia,  barang dan jasa antar wilayah, yang tentunya berdampak pada meningkatnya ekonomi domestik,” katanya.

Khusus untuk dimensi pembangunan sumber daya manusia (pendidikan), jelasnya, maka perlu mendorong kebijakan pembangunan pendidikan di Maluku yang berorientasi kepada peningkatan mutu secara substantif, mendorong mekanisme kordinasi yang baik secara sistemik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga pendidikan daerah dalam rangka merumuskan program yang berfokus kepada peningkatan mutu, serta mendorong pendidikan-pendidikan vokasi dalam rangka meningkatkan sebanyak-banyaknya SDM yang punya keahlian tertentu.

“GAMKI Maluku akan mengkonsepsikan secara menyeluruh hasil FGD, dengan membuat matrik identifikasi isu strategis dan pikiran-pikiran rekomendasi untuk dibawa/diperjuangkan ke kongres dan disampaikan kepada Gubernur Maluku dan Bupati/Walikota se-Maluku beserta unsur penyelenggara pemerintah daerah, dengan harapan akan menjadi salah satu referensi dalam proses perumusan strategi dan kebijakan pembangunan provinsi seribu pulau ini,” jelasnya. (MT-03)\