oleh

Kapuspen Kemendagri: Ormas Harus Jadi Instrumen Bangun Bangsa

JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar Baharuddin menyebut Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai instrumen Pembangun Bangsa.

Hal itu dikatakannya dalam Bedah Buku “Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila” di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

“Ormas adalah instrumen atau energi positif untuk membangun bangsa,” kata Bahtiar.

Kendati demikian, Bahtiar juga menekankan, bagaikan dua sisi mata uang, Ormas juga dapat menghancurkan sebuah bangsa, apabila tidak sejalan dengan ideologi yang diusung negara tersebut.

Sebagaimana negara Indonesia yang mengusung ideologi Pancasila yang dihadapkan pada tantangan era kini yang menyangkut isu radikalisme, politisasi agama atau isu SARA.

“Tapi kalau Ormas sudah menjadi racun demokrasi kalau istilah Pak Mendagri atau sudah menjadi api dalam negara kita, maka Ormas dapat merusak peradaban bangsa. Tak sedikit negara yang hancur gara-gara Ormas atau NGO yang menjadi penyusup untuk menghancurkan nilai-nilai suatu bangsa,” ungkapnya.

Sebagai sebuah negara yang memiliki Ormas yang gemuk, negara Indonesia merupakan negara yang memberikan kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat bagi warga negaranya. Kendati demikian, kebebasan itu lantas disikapi sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya, namun harus tetap sesuai dengan kaidah-kaidah regulasi yang ada.

BEDAH BUKU – Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin (tengah) menjadi pembicara pada Bedah Buku “Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila” di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019). Selain Kapuspen Kemendagri, ada juga Pengajar FISIP Universitas Indonesia Ade Armando, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo, Millenial Blogger Margareta Astaman. Diskusi dipandu oleh Benny Sabdo yang juga berperan sebagai editor dalam buku tersebut.

“Dalam hal bernegara, kita diberikan kebebasan tapi terbatas pada aturan, bukan bebas untuk sebebas-bebasnya. Ormas dibentuk memiliki tujuan kebaikan yang semestinya harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita. Jangan sampai dalam pergerakannya bergeser menjadi gerakan yang bertentangan,” jelasnya.

Berdasarkan data Kemendagri per 31 Juli 2019, terdapat 420.381 Ormas yang tercatat di Kemendagri yang terbagi menjadi tiga kategori, yakni:

Pertama, Ormas yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sejumlah 25.812 Ormas. Rinciannya, terdaftar di Kemendagri 1.688 Ormas, di pemerintah provinsi berjumlah 8.170, dan di pemerintah kabupaten/kota 16.954 Ormas.

Kedua, Ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yaitu  393.497 Ormas, dengan rincian 163.413 berupa perkumpulan dan 30.084 berbentuk yayasan.

Ketiga, Ormas Asing yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Jumlahnya, 72 Ormas.

Dengan banyaknya Ormas yang terdaftar tersebut, Bahtiar berharap Ormas tidak menjadikan landasan tujuan pendiriannya sebagai kedok untuk menghancurkan bangsa. Pasalnya, Pemerintah memiliki regulasi yang tegas dan dapat membubarkan Ormas manapun yang mengancam nilai-nilai Pancasila.

“Jangan sampai terjadi penyalahgunaan Ormas atau kita harus cegah Ormas dijadikan alat perusak kelompok tertentu yang  mengancam keberlanjutan hidup bangsa dan negara kita Indonesia,” ungkapnya.

Selain dihadiri Kapuspen Kemendagri, bedah buku “Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila” juga dihadiri oleh Pengajar FISIP Universitas Indonesia Ade Armando, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo, Millenial Blogger Margareta Astaman. Diskusi dipandu oleh Benny Sabdo yang juga berperan sebagai editor dalam buku tersebut. (MT-06)

Komentar

News Feed