Sekilas Info

MA Batalkan Kenaikan Iuran, BPJS Kesehatan Ambon Tunggu Surat Resmi

Ilustrasi

AMBON - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan judicial review terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusan tersebut, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.

Menyikapi hal itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Heppy Serta Rumondang Pakpahan mengatakan, pihaknya masih menunggu surat putusan MA dari kantor BPJS Kesehatan Pusat.

Untuk diketahui, ada pun iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 yakni kelas III Rp 42 ribu, kelas II Rp 110 ribu dan kelas I Rp. 160 ribu.

"Kami belum bisa berkomentar banyak tentang putusan MA ini, sampai saat ini kantor pusat kami belum menerima salinan jadi nanti kita menunggu.  Pada prinsipnya, kami akan mengikuti apa pun keputusan pemerintah terkait hal ini dan kami didaerah pasti mengikuti apapun yang di putuskan oleh BPJS kesehatan dipusat," kata Heppy kepada wartawan diruang kerjanya, Rabu (11/3/2020).

Walaupun MA telah menolak, iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019 .

"Untuk sekarang masih mengacu pada Perpres 75/2019 jadi masih ketentuan yang lama yang berlaku per 1 Januari 2020. masyakarat juga bertanya tentang hal ini, kami jawabannya sama menunggu keputusan resmi pemerintah, dan tunggu instruksi dari kantor pusat," ungkapnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Heppy Serta Rumondang Pakpahan

Ia menambahkan, jika ada informasi yang mereka dapatkan dari pusat, maka secepatnya akan disampaikan kepada publik.

Mahkamah Agung dalam putusannya mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019.

Perpres itu mengatur soal kenaikan tarif BPJS Kesehatan peserta mandiri dari Kelas I hingga III. Judicial review diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Putusan judicial review diketok oleh Hakim MA Supandi selaku ketua majelis hakim bersama Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi masing-masing sebagai anggota. Ketiganya memutuskan hal tersebut pada 27 Februari 2020.

MA menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) dalam Perpres 75/2019 bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28 H jo Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kemudian juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (MT-05) 

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!