Sekilas Info

Pemprov Maluku Serahkan 7 Ranperda

AMBON - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyerahkan 7 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke DPRD.

Penyerahan ranperda ini dilakukan Wakil Gubernur Barnabas Orno kepada Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala, saat Rapat Paripurna di DPRD Maluku, Kamis (22/7/2021).

Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Rasyad Effendi Latuconsina dan Melkianus Sairdekut serta sejumlah anggota dewan.

Gubernur Maluku Murad Ismail yang mengikuti rapat paripurna secara virtual dari kediamannya mengatakan, ketujuh Ranperda tersebut yaitu Pertama, Ranperda tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Ranperda ini, sebagai wujud tanggung jawab pemda untuk melakukan upaya pencegahan, pengendalian serta penerapan disiplin protokol kesehatan di Maluku,” katanya.

Kedua, Ranperda tentang perubahan ketiga atas Perda Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2013, tentang Retribusi Jasa Umum.

Ketiga, Ranperda tentang perubahan ketiga atas Perda Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2013, tentang Retribusi Jasa Usaha.

Keempat, Ranpers tentang perubahan ketiga atas Perda Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2013, tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

“Perubahan atas ketiga perda tersebut, disesuaikan dengan perkembangan perekonomian Maluku,” katanya.

Kelima, Ranperda tentang Pembangunan Kepemudaan. “Ranperda ini bertujuan untuk mewujudkan jati diri pemuda Maluku yang mandiri, beriman dan bertaqwa,” ujarnya.

Keenam, Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil provinsi Maluku.

“Ranperda ini sebagai landasan dan jaminan penegakan hukum, dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien,” ungkapnya.

Ketujuh, Ranpreda tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

“Ranperda ini sebagai wujud implementasi atas instruksi presiden, agar setiap daerah  membuat perda yang mengatur mengenai sistem penanggulangan hutan dan lahan di daerahnya," jelas Gubernur.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala menjelaskan, dengan adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), mengharuskan pemerintah di daerah menetapkan regulasi dalam upaya melaksanakan roda pemerintahan di daerah, yaitu dengan melahirkan berbagai Perda yang sesuai kondisi dan kebutuhan.

"Atas dasar ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Maluku, karena telah berupaya menyiapkan tujuh Ranperda tersebut. Setelahnya, kami akan membahas ketujuh Ranperda ini," kata Sangkala. (MT-04)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!