Sekilas Info

Tak Patuh Bayar Pajak, Cafe & Rumah Makan di Ambon Bakal Kena Sanksi

Ilustrasi

AMBON, MalukuTerkini.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bakal memberikan sanksi bagi café maupun rumah makan yang tidak patuh dalam membayar pajak.

Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengaku, pemkot telah membuat peraturan wali kota (perwali) yang nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan penindakan kepada seluruh pelaku usaha yang tidak bisa bekerja sama membantu pemkot untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD).

"Dalam perwali sudah jelas sanksi pertama kita berikan teguran. Jika masih lagi kita tutup atau hentikan semntra, bahkan kita bisa juga cabut izin jika terus mencoba untuk nakal," tandas Wattimena disela-sela uji petik objek pajak di Ambon, Kamis (25/8/2022).

Wattimena meminta semua pemilik usaha kafe, restoran dan tempat makan agar minimal membantu pemerintah dengan pungutan pajak 10 persen, melalui tapping box atau alat pencatatan pajak yang ditempatkan dan terkoneksi dengan Command Center Balai Kota.

“Berdasarkan data yang kita lihat di Command Center ada yang kafe dan rumah makan yang tidak hidupkan tapping box,” ungkapnya.

Wattimena menjelaskan dengan adanya Perwali, dirinya optomis PAD Kota Ambon akan meningkat.

“Padahal Pajak 10 persen ini dikutip dari masyarakat, pemilik usaha tinggal menagih dan menyetor kepada pemerintah. Masyarakat membayar pajak untuk membangun kota ini,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Maluku dan Papua, Dian Ali memberikan apresiasi atas upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui Perwali.

“Kami apresiasi Perwali sehingga nanti seluruh wajib harus laporkan pajak sesuai  dengan sistem yang ada, kalau tidak nanti akan diberi sanksi, supaya meningkaytkan kepatuhan. Sebaliknya wajib yang patuh diberikan reward atau penghargaan,” tandasnya. (MT-05)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!